jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun kembali berkomentar keras soal kiprah Bank Indonesia di bawah pimpinan Agus Martowardojo, Politikus Golkar yang duduk di komisi keuangan dan perbankan DPR itu menuding BI selama ini bertindak semau sendiri.
Misbakhun menyampaikan hal itu menyusul Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 di Jakarta, Selasa (24/11) malam. Menurutnya, ada kesan kuat pimpinan tertinggi di BI memiliki pemahaman yang sempit dalam memaknai independensi bank sentral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
BACA JUGA: Minim Pengaduan, BPR Berharap Aturan Tidak Disamaratakan
Misbakhun menegaskan, hal itu tidak boleh terus terjadi karena membuat BI seolah-olah menjadi negara dalam negara. “BI tidak berada di ruang hampa, sehingga tidak perlu memperhatikan pola hubungan dengan lembaga terkait lainnya. Bank Indonesia itu ada di Indonesia, bukan milik orang lain,” ujarnya melalui layanan pesan singkat, Rabu (25/11).
Menurutnya, BI harus menjadi bank sentral yang bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah. Dengan demikian, lanjutnya, kebijakan BI harus sejalan dan bisa mendukung program ekonomi pemerintah.
BACA JUGA: Jokowi-JK Diminta Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-VI, Ada Apa?
Namun, katanya, yang terjadi justru sebaliknya. Mantan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan itu lantas mencontohkan kebijakan BI yang telah mengumbar devisa dengan alasan untukoperasi moneter guna memertahankan nilai tukar Rupiah.
BACA JUGA: Pelindo II Somasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
Kini, kata Misbakhun, cadangan devisa tinggal USD 100,2 miliar. Di sisi lain, sebutnya, nilai tukar Dolar Amerika Serikat (USD) masih di kisaran Rp 13.700.
Karenanya, Misbakhun memertanyakan efektivitas operasi moneter BI. Sebab menurutnya, operasi moneter itu tidak dibarengi transparansi. “Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit kinerja atas BI,” cetusnya.
Ia juga menyingung pekerjaan di BI yang mestinya bisa diserahkan ke swasta, ternyata dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan di bawah Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI). “Ini praktik yang tidak sehat dan seharusnya tidak boleh terjadi lagi di Bank Indonesia,” ucapnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Staf SBY Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pencabutan Subsidi Listrik
Redaktur : Tim Redaksi