jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan penting untuk Presiden Joko Widodo, terkait revisi Undang-undang tentang Ormas hasil penetapan Perppu Nomor 2/2017.
Pertama, kata SBY, Partai Demokrat mengerti bahwa negara memang perlu mengatur keberadaan ormas.
BACA JUGA: SIMAK! Tiga Usulan Demokrat Untuk Revisi UU Ormas
Partainya tidak sependapat jika ada organisasi yang menolak pengaturan atas nama demokrasi, hak asasi manusia atau kebebasan.
"Negara juga punya hak untuk mengatur, agar keamanan masyarakat terjaga, ancaman terhadap negara tidak ada, negara maju," ucap SBY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Jakarta, Senin (30/10).
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Cepat Siapkan Rancangan Revisi UU Ormas
Kedua, dia mengingatkan pemerintah agar selalu memiliki cara pandang yang berimbang terhadap ormas.
Wujudnya dengan memperlakukan ormas sebagai mitra yang perlu diperankan. Jika ada ormas yang menyimpang, maka harus diluruskan, dibina.
BACA JUGA: Waketum Demokrat: Kami Akan Tagih Janji Pemerintah
"Begitu perlakuan terhadap partner. Tapi kalau nyata-nyata ada ormas melanggar hukum, maka negara berhak memberikan sanksi tegas, dan Demokrat setuju dengan itu," tegas SBY.
Terakhir, kalau ada ormas yang nyata-nyata ingin mengubah ideologi Pancasila, bertentangan konstitusi dan melawan hukum, serta melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat, selama bisa dibuktikan dengan proses hukum yang akuntabel, pihaknya mendukung langkah tegas pemerintah.
"Partai Demokrat mendukung tindakan tegas yang dilakukan negara terhadap siapa pun ormas tersebut. Inilah pandangan Partai Demokrat, kami mengajukan revisi UU Omas ini, mudah-mudahan jadi perhatian dari Bapak Presiden dan Parlemen kita untuk kebaikan kita semua," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PKB Siapkan Draf Revisi terkait Pembubaran Ormas
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam