jpnn.com - SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di kompleks kantor Provinsi Jateng di Semarang, Kamis (21/4). Sidak itu sebagai respons atas banyaknya laporan mengenai pemalsuan dokumen peserta lelang.
Ganjar mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada peserta lelang yang ketahuan curang. Menurutnya, peserta lelang memalsukan dokumen penawaran agar bisa ikut kelas besar dan kecil.
BACA JUGA: PRIHATIN! Ikon Daerah Ini Terancam Punah
”Modusnya kehilangan dokumen, lalu membuat izin baru dan masuk lagi. Yang baru ini diikutkan lelang besar, sementara yang diakui hilang itu, sudah diikutkan lelang kecil,” ujarnya seperti dikutip Radar Semarang (Jawa Pos Group).
Karenanya dia meminta kepada seluruh petugas ULP untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Apalagi setiap pertengahan tahun anggaran seperti sekarang, banyak yang mengajukan menjadi peserta lelang.
BACA JUGA: Loh, Sejak Nikah tak Pernah Dijamah
Selain itu Ganjar juga melakukan sidak ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Ia lantas mengajak ngobrol warga yang sedang mengurus izin di UPT PTSP. Dia menanyakan penilaian warga atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan petugas karena dalam mengurus perizinan itu tidak ada pungutan biaya sepeser pun.
Warga pertama yang ditemuinya kebetulan sedang mengurus izin pertambangan galian C di Kabupaten Klaten. Dari perbincangan itu diketahui bahwa warga ia baru pertama kali mengurus izin.
BACA JUGA: Polresta Limpahkan Berkas Bidan Dewi
”Dulu menyewakan alat berat, sekarang baru ngurus izin. Dulu juga tahu kalau tidak boleh,” kata warga yang tak mau namanya diberitakan itu.
Seorang warga lainnya yang mengurus izin adalah Yulia Ayu Astuti. Mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret (UNS) itu datang untuk mengurus izin penelitian.
Terang saja Ganjar kaget. Sebab, proses pengurusan izin bisa melalui sistem online. ”Kamu belum tahu ya kalau ngurus izin bisa online? Sebenarnya ini bisa diakses lewat laptop dari kamarmu. Nanti tinggal di-print saja,” ucap Ganjar.
Gubernur asal PDIP itu lantas meminta pada petugas UPT PTSP untuk membantu mengurus izin melalui online lewat komputer yang tersedia di ruang itu. Sayangnya, komputer yang diperuntukkan bagi warga yang hendak mengurus lewat perizinan lewat online itu masih off.
Bahkan saat komputer itu diaktifkan juga tak terkoneksi dengan jaringan internet. ”Sistem perizinan online itu berbasis website, kan? Kalau dari web mestinya bisa pakai komputer sembarang juga. Pakai HP, kan juga bisa mestinya,” keluhnya.(amh/ric/ce1/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buntut Pilkada, Perwira Polisi Ancam Laporkan Pemda ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi