Pesimis Capres Buka Lahan Baru Pertanian

Jumat, 13 Juni 2014 – 19:01 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Teddy Lesmana tidak percaya kedua pasang calon presiden mampu membuka lahan baru pertanian, sebagai syarat menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.

"Apa dasar logikanya kedua pasangan capres ini bisa membuka lahan baru pertanian, sebab data riil mengenai lahan pertanian sekarang saja tidak tersedia?" kata Teddy Lesmana, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (13/6).

BACA JUGA: Jokowi Siapkan Tim Khusus Jelang Debat Capres Kedua

Terlepas dari masalah data lahan pertanian lanjutnya, sebetulnya ada persoalan ekonomi pertanian yang juga tidak kalah penting dan strategisnya, yakni 'memaksa' dunia perbankan untuk turut berpartisipasi dalam penguatan pertanian.

"Kedua pasang capres mestinya sekuat mungkin meyakinkan pemilih jika terpilih akan membuat regulasi khusus bagi dunia perbankan untuk memberi kredit produktif kepada para petani. Tidak seperti sekarang ini, meletakan hampir 20 triliun rupiah APBN untuk petani dan UKM tapi tidak didukung oleh regulasi bersifat memaksa pihak bank untuk tidak mencairkan dana tersebut di luar kepentingan petani dan UKM," sarannya.

BACA JUGA: DPT Pilpres di Dua Provinsi Berkurang Dibanding Pileg

Dalam perspektif mikro ekonomi lanjutnya, mengalokasikan APBN untuk petani dan UKM melalui dunia perbankan sangat bagus.

"Tapi itu saja tidak cukup. Pengawasan khusus terhadap penyaluran dana tersebut sesuai peruntukannya juga teramat penting agar hak petani dan UKM tidak diselewengkan oleh bank bersangkutan," tegasnya.

BACA JUGA: Ragukan Angka IQ Prabowo, Kubu Jokowi Yakin Unggul di Debat Kedua

Artinya ujar Lesmana, capres harus secara terang-terangan dan tegas menyatakan keberpihakannya terhadap pertanian dan UKM sebab potensi ekonomi bangsa ini memang di sektor industri pertanian.

"Jika para capres masih basa-basi menyatakan keberpihakannya kepada petani dan UKM karena pertimbangan impor pangan, maka jangan salahkan petani yang melarang anak-anaknya untuk jadi petani karena profesi petani tidak memberi jaminan hidup layak," pungkasnya. (fas/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Janji Tutup Kebocoran Anggaran Negara


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler