Pesisir Sumatera Dibawah Ancaman

PADANG -- Potensi gempa berkekuatan besar berikut tsunami diprediksi belum berlaluMeski sebagian Kepulauan Mentawai lesap, tidak berarti pesisir Sumatera luput dari ancaman

BACA JUGA: Awan Panas Mulai Ancam Warga Magelang

Makanya, agar tidak jatuh korban lagi, jalur evakuasi berikut shelter untuk pengungsi saat bencana terjadi menjadi harga matiHal terpenting, sistem pemberitahuan dini yang sudah terpasang harus diparipurnakan.

Memang, pembangunan tersebut sudah dilakukan, tapi hasilnya masih jauh dari kebutuhan

BACA JUGA: Merapi Mengganas, 1 Balita Tewas

Beruntung setelah beberapa kali terjadi, prediksi gempa berkekuatan 8,9 SR yang diekspor tim ahli bentukan staf khusus presiden bidang kebencanaan dan bantuan sosial belum terbukti

Tapi,sebagaimana dijelaskan seorang pakar tim tersebut Danny Hilman Natawidjaja lewat press release pusat penelitian geoteknologi LIPI, gempa kemarin sama sekali tidak mengurangi potensi gempa besar Mentawai yang diprediksi mempunyai akumulasi tekanan bumi sampai 8,8 SR (bukan 8,9 SR sebagaimana yang ia ekspos sebelumnya, red).

Salah seorang ahli lainnya Hamzah Latief mengatakan, di Kota Padang saja ancaman tsunami akibat gempa yang tak terprediksi waktunya itu, mengancam garis pantai sepanjang sekitar 84 kilometer

BACA JUGA: Koordinasi Tangani Mentawai Berantakan

Di sekitar Padang, ancaman tsunami mengintai untuk 19 pulau di sekitarnyaDi daratan Kota Bengkuang, tsunami menyebar lewat 21 sungai besar dan kecil yang bermuara ke Samudera Hindia

Dari 11 kecamatan di Padang, sebut Hamzah, hanya empat kecamatan saja yang aman dari ancaman tsunami jika terjadi sesuai skenario menakutkan iniTak kurang dari 58 dari 103 keluarahan dicekam potensi tsunami ini"Tak ada yang menginginkan hal iniCuma saja untuk menghadapi bencana, kita tak ada tawar menawarStandar mitigasi harus maksimum," ujarnya dalam pertemuan 12 Oktober silam.

Tak ingin banyak mengulas seperti apa ancaman tersebut, Padang Ekspres hanya berusaha untuk mengingatkan masyarakat, pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk tidak dicekam kecemasanPaling tidak, lewat hasil penelitian tim ahli ini, kita masyarakat Padang dan enam kabupaten serta kota lainnya di pesisir Sumbar bisa lebih waspada"Tentunya, tak hanya waspadaKita juga harus menyiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk mitigasi (pengurangan resiko bencana, red)," ujar staf khusus presiden Andy Arief dalam pertemuan tengah bulan ini.
 
Pemerintah provinsi, bukannya tidak menyadari ancaman tersebutSaat ini, menurut Staf Ahli Gubernur Surya Dharma Sabirin, penyiapan infrastruktur mitigasi bencana terus disiapkanMenurutnya, di Sumbar, 380 kilometer masyarakat pesisir mesti disiapkan untuk menghadapi dampak serupa

Sebelumnya, kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Harmensyah mengatakan, selain Mentawai, ancaman tsunami juga mengancam Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan

Menurutnya, resiko bencana gempa bumi di Sumbar sangat tinggi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dari saat iniSaat terjadi bencana besar, Harmensyah sadar terjadi Disfungsi berbagai sarana dan prasaranaBaik, komunikasi, transportasi, BBM, listrik, air bersih yang diperlukan dalam peringatan dini dan operasi tanggap darurat bencana

Makanya, untuk jangka pendek dalam rangka memberikan perlindungan, penyelamatan, pertolongan, pemulihan masyarakat di daerah bencana agar terlaksana secara cepat dan tepat sasaran, sistem pemberitahuan dini seperti sirine dan alarm bencana lainnya perlu adaSaat ini, menurut Kabid Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Ade Edward, sepanjang pantai Sumbar hanya ada enam alat early warning system itu

Makanya, di tahun depan akan ada tambahan alat pemberitahuan dini dengan sistem yang lebih baik lebih banyakTak kurang dari Rp1,6 miliar siap dikucurkan untuk menyiapkan sistem pemberitahuan dini tersebutSoal sistem, menurutnya akan lebih sederhana dari sebelumnya"Yakni dengan penyebaran lebih banyak dan jangkauan pemberitahuannya luas hingga kabupaten dan kota, kecamatan, nagari atau desa di daerah terancam bencana," sebutnya.

Sementara, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumbar Zainal mengatakan, pemerintah telah mencoba berbuat optimal untuk mitigasi bencanaMakanya, saat ini ia mendorong semua elemen masyarakat dan pemerintah terkait pengurangan resiko yang belum optimal itu"Jika ada kendala dari masyarakatnya, seperti pembebasan lahan untuk jalur evakuasi atau shelter dan sulit dalam pendekatan, kami dari forum siap membantu," ujarnya.

Untuk hal seperti ini ia berharap, baik pemerintah dan masyarakat tahu akan kapasitas masing-masing karena kepentingan ini untuk kemaslahatan umatMisalnya, jika masyarakat butuh penggantian uang untuk pembebasan lahan, seharusnya pemerintah siap memberikannya dengan harga pantasSementara untuk masyarakat, jika rasanya harga sudah sepantasnya, tidak perlu menunda-nunda karena pahala untuk memudahkan dalam evakuasi nantinya akan di hitung(ndy)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Restui Ponimin Gantikan Mbah Marijan