jpnn.com - TIGARAKSA - Peternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tangerang kian terdesak dengan semakin gencarnya pembangunan perumahan, kawasan pergudangan dan industri yang semakin massif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak pemerintah memperhatikan para peternak lokal di kampung dan didesa serta menyediakan lahan penggembalaan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Naziel Fikri menyindir Pemkab Tangerang kurang peduli terhadap peternakan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Tangerang. Indikasi itu terlihat dari minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
Selain itu, kata Nazil, Pemkab juga tidak menyediakan lahan penggembalaan sesuai dengan amanat undang-undang (UU) Nomor 41/2015 perubahan UU Nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Padahal, masyarakat Kabupaten Tangerang tidak seluruhnya orang kaya walaupun memiliki ternak sapi atau kerbau. Sementara, pembangunan infrastruktur semakin gencar hingga pelosok desa.
"Pemkab kurang peduli terhadap budidaya hewan ternak seperti sapi dan lainnya, termasuk sektor perikanan. Hal itu terlihat dari anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan masih di bawah Rp 10 miliar. Kalau memang peduli alokasi anggarannya di atas Rp10 miliar. Menginggat belanja tidak langsung Pemkab mencapai Rp 3 triliun lebih," ujarnya kepada Satelit News, Selasa (11/8).
Lanjut Naziel, masyarakat Kabupaten Tangerang tidak seluruhnya orang kaya walaupun mereka memiliki ternak sapi atau hewan lainnya. Saat ini kondisi peternak sapi di kampung atau di desa kurang diperhatikan, sehingga kerap tertekan laju pembangunan pemukiman dan industri.
BACA JUGA: DPR Dukung Kemendag Batasi Impor Daging Sapi
"Pemkab harus berimbang dalam segi pembangunan dan menujang kesejahteraan masyarakat. Karena peternak juga membantu ketahanan pangan di daerah," terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menurut Naziel, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus terkait masalah peternakan. Hal ini seirama dengan pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak lainnya. "Kalau perlu, lahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari pengembang dikumpulkan dan dibuat untuk kawasan peternakan terpadu," jelasnya.
Terpisah, Kasi Budidaya Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Asmiaty mengatakan, saat ini budidaya ternak sapi dan kerbau memang mulai tergerus pembangunan. Kondisi ini menurutnya sulit terhindari karena pembangunan perumahan dan kawasan industri berkembang seiring tingginya kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah berharap bisa mempertahankan budidaya ternak sapi dan kerbau dengan lahan abadi atau lahan pertanian berkelanjutan. Karena kalau saya melihat bukan hanya untuk pertanian, tapi lahan abadi itu bisa juga untuk peternakan. Ini disebabkan umumnya petani punya hewan ternak," tukas wanita yang pernah bertugas di bidang kesehatan hewan ini. (aditya)
BACA JUGA: Pastikan Perusahaan Abal-Abal Tak Bisa Jadi Pemasok Biodiesel
BACA JUGA: Australia Tunggu Kepastian Jumlah Kuota Impor Sapi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendag Tolong Dong, Revisi Permendag Impor Garam
Redaktur : Tim Redaksi