Petinggi PD Ngaku Hanya Bisa Imbau Nazaruddin Pulang

JAKARTA- Mantan Bendaharawan Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin dipastikan tidak akan pulang dari pelariannya di SingapuraTersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet itu tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BACA JUGA: KPK Dalami Peran Mallarangeng dan Angelina

Para petinggi Partai Demokrat akhirnya menyerahkan sepenuhnya proses pemulangan kader binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Sekarang tinggal dicarilah di mana dia (Nazaruddin)Paling maksimal kita hanya mengimbau saja sebagai kader PD dia harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukan," ujar anggota dewan pembina, Syarif Hasan pada wartawan di Istana Negara, Kamis (30/6).
           
Sementara itu Ketua DPR RI yang juga anggota dewan pembina PD,  Marzuki Alie mengatakan tidak mau lagi terlibat dalam urusan pemulangan Nazaruddin, karena sudah menjadi domain penegak hukum.
           
"Saya tidak mau masuk wilayah sana

BACA JUGA: Nazaruddin Disangka Pasal Berlapis

Bukan tugas saya mencari tahu bagaimana proses hukum di KPK karena itu sudah di luar konteks tugas," kata Marzuki.
           
Ditambahkan Marzuki, awalnya Nazaruddin masih bisa dihubungi dan mengatakan sedang berobat di SingapuraNamun saat ini, nomor telepon Nazaruddin sudah tidak bisa lagi dihubungi.
           
"Dulu setelah pergi ke Singapura saya telepon ternyata sedang berobat

BACA JUGA: Akil Sebut Arsyad Aktor Intelektual

Tapi sekarang saya tidak tahu lagi nomornya," tegas Marzuki.
           
Mengenai status Nazaruddin sebagai anggota DPR RI setelah jadi tersangka, Marzuki mengatakan segera akan dibahas di internal PDDengan kasus ini masyarakat diharapkan jangan langsung menghakimi PD karena ulah satu atau dua orang kadernya.
           
"Kader Demokrat itukan ribuan orangJadi jangan langsung disebut Demokrat sarangnya korupturNanti dia (Nazaruddin) kalau sudah terdakwa baru diberhentikan sesuai UUSekarang kita ikuti saja dulu," kata Marzuki.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazaruddin Resmi Buruan Interpol