"Rapat paripurna harus berani memutuskan penyalahgunaan kewenangan Presiden SBY, terkait Century Gate," ujar Gigih, orator dari Petisi 28, di depan halaman gedung DPR/MPR, Senin (1/3).
Dia menyatakan, Boediono dan Sri Mulyani adalah aktor bertanggungjawab terjadap kasus bailout Bank Century
BACA JUGA: SBY Dituding Antek Nekolim
DPR juga dituntut harus berani memanggil dan meminta pertanggungjawaban Presiden, atas pengucuran dana sebesar Rp6,7 triliun."Berulangkali Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan menyatakan, pengucuran tersebut merupakan kebijakan pemerintah
Haris Rusly, koordinator lapangan aksi Petisi 28 menambahkan, SBY yang paling bertanggungjawab atas 'perampokan' uang rakyat dalam kasus Bank Century.
"DPR harus evaluasi kinerja pemerintah, bukan evaluasi kinerja pembantu presiden," cetusnya.
Petisi 28, yang merupakan gabungan gotong royong gerakan rakyat, mahasiswa dan pemuda, menuntut paripurna menghasilkan muatan-muatan yang berpihak pada rakyat.
"Pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh SBY, menetapkan Boediono-Sri Mulyani sebagai aktor utama kasus century gate dan memanggil presiden SBY," tuntutnya.
SBY juga dituntut selayaknya Soeharto dan Habibi untuk mengundurkan diri secara ksatria, karena kesalahan kebijakan yang dibuatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Tak hanya itu, pengunduran diri juga wajib dilakukan oleh Boediono dan Sri Mulyani
BACA JUGA: Tak Digunakan dalam Waktu Dekat
Petisi 28 menyatakan, saat ini semua institusi negara telah mengalami proses krisis kepercayaan yang begitu akutRencananya, petisi 28 akan menggelar mimbar bebas hingga 4 Maret, serta menggelar panggung politik dan bergabung bersama buruh dan petani menuntut penyelesaian skandal bailout Century.(lev/jpnn)
BACA JUGA: Panjat Pagar, Petani Demo Tolak RPP Tembakau
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agendakan Pengesahan Tata Tertib dan Kode Etik
Redaktur : Tim Redaksi