jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menunggu laporan resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal adanya petisi daring agar dilakukan Pemilu ulang di Sydney, Australia.
“Soal Sydney, kita masih menunggu laporan remsi dari PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) sana, bagaimana kejadian sebenarnya, karena sekarang yang mencuat itu semua seakan-akan salah PPLN gitu,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Senin (15/4).
BACA JUGA: Yakin Menang Pilpres dan Pileg, PDIP Serukan Rekonsiliasi
BACA JUGA: WNI Gagal Salurkan Suara, Muncul Petisi Pemilu Ulang di Sydney
Selain itu, kata dia, KPU juga menunggu laporan dari Bawaslu yang memantau jalannya pemungutan suara di Sydney. Apakah memang perlu dilakukan pencoblosan ulang atau tidak.
BACA JUGA: Cak Imin Sarankan Korban Peretasan Medsos Melapor Biar Lebih Fair
“Kalau Panwaslu sana menganggap memang ada pelanggaran atau hal harus direkomendasi untuk pemungutan susulan, maka kita harus menjalankan gitu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, beredar sebuah petisi di jejaring sosial yang meminta agar dilakukan “Pemilu Ulang Pilpres di Sydney Australia”.
BACA JUGA: KPU Klaim PPLN Menjalankan Tugas dengan Baik
BACA JUGA: Ribut-Ribut Saat Pemungutan Suara di TPS di Sidney
Dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Sydney, ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan memberikan suaranya, padahal sejak siang sudah mengantre panjang di depan TPS Townhall.
“Ratusan orang (yang) sudah mengantre sekitar dua jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 18.00 waktu setempat tanpa menghiraukan ratusan pemilih yang mengantre di luar. Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia,” tulis petisi tersebut. (JawaPos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WNI Gagal Salurkan Suara, Muncul Petisi Pemilu Ulang di Sydney
Redaktur : Tim Redaksi