PGRI Minta Hentikan Intervensi Incumbent

JAKARTA - Puluhan tenaga pendidik dan kependidikan kerap menjadi korban  politikHal tersebut terjadi pada masa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)

BACA JUGA: Bawaslu Minta Wewenang Coret Calon

Khususnya di beberapa wilayah yang sedang menyelenggarakan Pilkada tahun ini.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) untuk mengambil sikap atas peristiwa tersebutTerkait penyelenggaraan Pilkada serentak di 244 daerah tahun ini.

Ketua umum PGRI, Sulistiyo mengaku, menerima pengaduan dari guru-guru di beberapa daerah

BACA JUGA: KPU Medan Harus Tunggu Putusan Banding

Kata Sulistiyo, seluruh pengadu tersebut menyebut bahwa dirinya menjadi alat politik dari calon kepala daerah yang incumbent"Karena dianggap tidak memberikan banyak suara, maka mereka bisa mengancam atau bahkan melakukan mutasi," paparnya.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang juga menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menyebutkan, pengaduan tersebut dialami oleh tenaga pendidik di daerah Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, NTB, dan Banten

BACA JUGA: Gerindra Pesimis Hak Menyatakan Pendapat

"Dari kepala sekolah diturunkan menjadi guru," katanyaTidak hanya itu, kata dia, ada juga pejabat yang sudah menjadi kepala dinas pendidikan diturunkan menjadi guru"Semuanya mengadu pada kami atas perilaku kepala daerah masing-masing," paparnya.

Sulistiyo menganggap, Kemendiknas perlu untuk memberikan peringatan untuk melindungi para pendidikSebab, jika perilaku serupa bisa saja terjadi pada daerah-daerah yang segera melakukan pemilihan pimpinan daerahnya"Supaya tidak terjadi korban lebih banyak lagi, pada pendidik," ucap DPD wakil dari Jawa Tengah itu.

Untuk itu, dia meminta peran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk turun tanganPihaknya berharap, kemendiknas tidak terburu-buru merombak birokrasi Dirjen yang sudah lama dibentuk"Saat ini, kami benar-benar membutuhkan kebijakan dari pusat," ungkapnya.

Kata Sulistiyo, jika kebijakan tersebut tidak segera diturunkan, nasib tenaga pendidik dan kependidikan di daerah akan terancamTerutama bagi guru yang seharusnya focus dalam proses belajar mengajar"Seharusnya mereka tak turut kampanye di sekolah atau lingkungan pendidikan," paparnya(nuq)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Berharap Aklamasi