jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perusahaan swasta, maupun agen pemegang merek (APM) membuat pilot project pelayanan uji KIR sebanyak mungkin.
Menurut Budi, dengan adanya keterlibatan swasta, diyakini akan terjadi kompetisi terhadap pelayanan uji KIR antara yang dilakukan pemerintah maupun swasta.
BACA JUGA: KPK: Pajak PT EK Prima Rp 78 Miliar Harus Ditagih
“(Uji KIR), pemerintah jika nanti bisa mengimprove diri nanti akan diminati tapi kalau tidak improve dia akan terlibas, bisa membuktikan profesional atau tidak," ujar Budi di Jakarta, Rabu (23/11).
Budi menegaskan bahwa permintaan itu bukan untuk perlahan mematikan APM, dengan memberi ruang kepada pihak swasta.
BACA JUGA: Wako Madiun Diduga Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 1 Miliar
"Ini kami tidak mematikan (uji KIR) yang pemerintah, walaupun pihak APM dan swasta ikut melaksanakan pelayanan uji KIR bukan berarti uji KIR yang selama ini sudah dilakukan pemerintah daerah dihentikan atau ditutup, pelayanan itu tetap berlanjut," tutur dia.
Menurutnya, dengan adanya uji KIR ini maka menjadi kesempatan bagi para pemegang merk untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya.
BACA JUGA: Bareskrim Tahan Dua Pegawai Bea Cukai
Kata Budi, hal ini menjadi wujud tanggung jawab pemegang merk terhadap kelayakan kendaraan.
Mantan dirut AP II ini berharap, dengan keterlibatan swasta dan pemerintah dalam pelaksananaan uji KIR secara online, maka bisa menekan biaya dan waktu yang saat ini kerap dikeluhkan masyarakat ketika melakukan uji KIR kendaraannya.
Karena itu, ia meminta agar hal ini bisa segera direalisasikan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aneh, Pengadaan e-KTP 2011 Kok Masih Menyisakan Utang USD 90 Juta?
Redaktur : Tim Redaksi