Pilgub Kepri Terancam Tertunda

Anggaran Telat, Dana Talangan Pun Belum Jelas

Jumat, 15 Januari 2010 – 15:00 WIB
PELAKSANAAN pemilihan langsung Gubernur (Pilgub) Kepri, terancam molor! Pasalnya, hingga kini dana untuk menyelenggaraan belum juga turun dari Pemprov KepriPadahal, tahapan awal untuk pelaksanaan pilgub yang akan berlangsung 26 Mei 2010 nanti sudah dimulai.

Bakal calon Gubernur Kepri juga sudah bermunculan dan telah ada yang mendeklarasikan seperti anggota DPD Aida Ismeth yang juga istri Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, dan mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir

BACA JUGA: Pilgub Kepri Terancam Tertunda

Tahapan awal pilgub yang tertunda adalah pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek), panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan PPDP yang harusnya sudah dilaksanakan 9 Januari lalu
Hingga kini anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan tahapan tersebut masih belum juga jelas

BACA JUGA: Golkar Segera Tetapkan Jagonya di Pilkada

Padahal, KPU Kepri sudah mengajukan permintaan dana talangan Rp5 miliar, sejak awal Desember 2009 lalu.

Sampai  Kamis (14/1), kepastian anggaran tersebut tidak juga ada
KPU  Kepri akan melapor ke KPU Pusat dan ke Mendagri.  Sebab, jika dana untuk tahapan pelaksanaan Pilkada ini belum juga dikucurkan, ada kemungkinan tahapan Pilkada akan tertunda.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Kepri, Den Yealta menjawab Batam Pos,  kemrin

BACA JUGA: Potensi Konflik Pilkada 2010 Cukup Tinggi

Untuk pelaksanaan Pilkada Gubkepri ini KPU mengajukan anggaran sekitar Rp66 miliar, untuk dua putaran pemilihanSecara lisan, ketidakjelasan anggaran pilgub tersebut sudah disampaikan ke KPU Pusat dan segera disusul dengan pemberitahuan secara tertulis”Yang jelas dan pasti, untuk pemungutan suara tanggal 26 Mei nanti,” kata Den Yealta.

Apakah pemungutan suara untuk Pilgub Kepri bersamaan atau simultan dengan kabupaten lainnya di Kepri yang melaksanakan Pilkada? Den Yealta membenarkannya”Khusus untuk Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, sedangkan untuk Kabupaten Anambas masih sedang diupayakan agar bisa simultan dengan Pilkada Gubkepri,” ujarnyaDen mengakui, kucuran dana APBD untuk pilgub belum jelas hingga kini”KPU masih menunggu iktikad dari Pemprov,” ujar Den.

Terpisah Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Kepri, Fauzi Helmi, mengatakan Pemprov memahami kondisi yang dihadapi oleh KPU dan terus berupaya untuk mendapatkan dana talangan tersebutPersoalannya, penggunaan dana talangan, sebagaimana juga yang akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, sebelum APBD menjadi Perda, harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Kepri.

”Tanpa persetujuan dewan, penggunaan dana talangan tidak bisa dilakukan karena menyalahi ketentuan yang berlaku,” jelas FauziAPBD Provinsi Kepri 2010, sudah dikirimkan ke Mendagri dan masih dalam proses sebelum disetujui oleh MendagriMeski begitu, ujar Fauzi Helmi, Pemprov melalui Badan Kesbangpol dan Linmas, sudah dan sedang berupaya untuk mendapatkan dana talangan”Kita harap dalam sepekan ini permintaan dana talangan tersebut sudah bisa diperoleh,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Humas Pemprov Kepri, Irmansyah menegaskan, anggaran yang diajukan KPU Kepri untuk pelaksanaan pilkada Gubernur sudah disetujui.  ”Minggu kedua Januari, Mendagri sudah menyetujui anggaran untuk KPU Kepri,” kata Irmansyah, kemarin.

Persetujuan Mendagri itu, lanjut Irmansyah, sekaligus mengubah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2010.   ”Jadi tidak perlu khawatir pelaksanaan Pemilukada (Pilgub) terganggu, karena anggaran untuk KPU Kepri sudah disetujui,” paparnya.

Lantas berapa besaran anggaran KPU Kepri yang sudah disetujui Mendagri tersebut? ”Kalau soal berapa besar anggaran, saya tidak tahu persis,” pungkasnyaSebelumnya, KPU Kepri mengajukan Rp66 miliarMantan anggota KPU Prov Kepri, Surya Makmur Nasution yang kini menjadi Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, mengatakan KPU Kepri memang sudah mengajukan dana talangan sekitar seperduabelas dari total anggaran atau sekitar Rp5 miliarHal serupa juga dilakukan saat Pilkada Provinsi Kepri 2004, mengajukan dana talangan sebelum APBD menjadi Perda dan itu dibenarkan dengan persetujuan dewan.

Menyusul pengajuan dana tersebut, Surya Makmur berharap agar KPU Kepri lebih proaktif, untuk menindaklanjuti permohonannya tersebutBisa melalui anggotanya dan bisa melalui sekretariatSeperti lebih berkoordinasi dengan Pemprov dan dengan DPRD Kepri”Tak masalah (permintaan dana talangan, red) tak masalah dan itu dibenarkanIni harus segera dilakukan karena tahapan-tahapan Pilkada harus segera dilaksanakan,” terangnya(git/hda/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Honor Petugas Pilkada Standar Pilpres


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler