JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, ide gubernur dipilih DPRD mengingkari semangat dan tujuan besar proses demokratissasi di Indonesia, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, menguatkan transparansi proses politik dan ketatanegaraan, serta menjamin akuntabilitas proses peralihan kekuasaan.
Dia menilai, alasan mahalnya ongkos politik pemilukada bukanlah alasan yang tepat perlunya pilgub oleh DPRDAlasannya, belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan bahwa biaya pilgub oleh DPRD jauh lebih efisien daripada pemilukada langsung
BACA JUGA: DPR Ingin Pemerintah Cekatan Serahkan RUUK
“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ongkos politik tidak resmi untuk membeli perahu partai di DPRD jauh lebih sedikit ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (14/12).
Titi berpendapat, yang diperlukan untuk mengatasi besarnya ongkos pemilukada adalah dengan secepatnya memperbaiki aturan yang mengatur proses penyelenggaraan pemilukada yang saat ini sudah sangat tidak layak. Dikatakan, UU 32 Tahun 2004 jo UU 12 Tahun 2008 yang saat ini berlaku ketentuannya sudah terlalu banyak dibatalkan MK.
“Pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan aturan yang bisa menekan maraknya politik uang, jual beli perahu politik dan suara pemilih, serta penegakan hukum dan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi
BACA JUGA: DPD Siapkan RUU Agraria Baru
BACA JUGA: Cak Anam Pimpin PKNU Lagi
(sam/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... FPKB Publikasikan Kinerja Tahunan Fraksi
Redaktur : Tim Redaksi