jpnn.com - JAKARTA - Penolakan para aktivis terhadap figur pelanggar hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu presiden (pilpres) Juli nanti semakin kencang. Ketua Setara Institute, Hendardi menyatakan bahwa jangan sampai negeri ini dipimpin figur pelanggar HAM.
Berbicara dalam diskusi “Melawan Lupa-Tragedi Berdarah Trisakti” di Jakarta, Kamis, Hendardi mengatakan, memilih capres pelanggar HAM sama saja membuka masalah baru di kemudian hari. Menurutnya, pengulangan kasus pelanggaran HAM akan terjadi saat capres yang menjadi penjahat kemanusiaan justru terpilih.
BACA JUGA: Hari Ini, SBY Copot Jabatan Atut Sebagai Gubernur Banten
“Kalau kita masih mau punya harapan, maka harus seleksi agar calon pemimpin bangsa bukan yang punya masalah HAM masa lalu,” tegasnya.
Hadir pula dalam kesempatan itu Koordinator Keluarga Besar Alumni Universitas Trisakti, Indra Simatupang dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga. Lebih lanjut Hendardi mengatakan, justru momentum pemilu merupakan saat yang pas untuk mengingatkan perlunya peradilan politik bagi pelanggar HAM yang berkiprah sebagai politisi.
BACA JUGA: Kata JK, Setelah Setahun SMI Baru Akui Kesalahan Bailout Century
Hendardi menegaskan, perjuangan menegakkan HAM bukanlah pekerjaan musiman. Namun, lanjutnya, pemilu justru saat yang pas untuk mengadili para politisi pelanggar HAM. "Sekarang momentumnya pemilu, harus dijadikan peradilan politik untuk menyeleksi para kontenstan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat," katanya.
Hendardi menambahkan feformasi total harus dituntaskan. “Jangan malah semakin surut, bahkan terancam. Karena dengan munculnya capres yang masih punya persoalan HAM di masa lalu," tegasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Presiden Minta Perhatian Serius Soal Kejahatan Seksual Terhadap Anak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Salah Sistem, Didik Gasak Rp 21 Miliar via ATM
Redaktur : Tim Redaksi