jpnn.com - jpnn.com -Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menilai Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat harus ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan suap uji materi yang menjadikan hakim konstitusi Patrialis Akbar tersangka di KPK.
Arteria mengatakan, hanya ada dua pilihan yang bisa ditempuh Ketua MK Arief Hidayat.
BACA JUGA: Please, Jangan Kendor Memburu Koruptor
"Kalau Ketua MK mundur itu lebih baik. Contoh, bagaimana integritas dan harga diri itu lebih utama ketimbang jabatan seperti kejadian Dirut Citilink baru-baru ini," kata Arteria di Jakarta, Minggu (29/1).
Kalau tidak mengundurkan diri, lanjutnya, maka Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) tersebut, harus melakukan langkah konkret dalam menyikapi kasus Patrialis.
BACA JUGA: Kasus Patrialis Pertanda Kondisi Darurat Hukum
"Tidak hanya statement retoris, tapi melakukan penyidikan internal. Kalau perlu libatkan dan bentuk tim investigator yang melibatkan publik. Kan kejadian ini bukan yang pertama," ujar Arteria.
Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, di masa kepemimpinan Arief, muncul juga desas-desus adanya jual beli perkara dalam Pilkada Kabupaten Muna, hingga dilakukan pemungutan suara ulang sampai dua kali, serta kasus-kasus lainnya.
BACA JUGA: KPK Dalami Pengakuan Basuki Soal Kartel Impor
"Jadi, beliau mending lakukan hal konkret, buka posko penerimaan putusan-putusan bermasalah. Korban keadilan MK pun juga punya nama-nama hakim yang katanya terlibat. Penyelidikan bisa dimulai dari sana," pintanya.
Pemeriksaan serupa menurutnya perlu dilakukan terhadap panitera yang mengatur lalu lintas perkara, sekjen MK yang sering berkomunikasi dengan pihak eksternal, petugas persidangan, hingga para pengkaji dan staf ahli.
"Jangan terlalu lugu kalau kejahatan ini dilakukan oleh satu orang. Sulit juga untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa hakim-hakim MK, panitera, sekjen dan petugas persidangan dan pengkaji tidak korup dan memang berintegritas," sebut Arteria. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hakim MK Terlibat Suap, Pengkhianatan Tertinggi Pejabat
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam