Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun

JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuanMendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat di masyarakat itu akan dibawa dalam pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

BACA JUGA: Pengacara Tak Diizinkan Jenguk Susno

Salah satu alasan yang dikemukakan Gamawan, ongkos untuk pesta demokrasi secara langsung ini cukup besarDisebutkan, biaya pilkada di 244 daerah pada 2010 ini menyedot dana Rp3,5 triliun

BACA JUGA: DPR: Penangkapan Susno Berlebihan

Itu belum termasuk dana yang dikeluarkan masing-masing kandidatJika seluruh daerah menggelar pilkada, diperkirakan dana APBD yang tersedot mencapai sekitar Rp6 triliun.

"Nanti (wacana penghapusan pilkada langsung gubernur, red) dimasukan dalam perubahan UU 32 dan dibahas dengan DPR RI

BACA JUGA: SBY Izinkan Misbakhun Diperiksa

Apa pertimbangan pemerintah, nanti kita sampaikan itu," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Senin (12/4).

Dijelaskan Gamawan, jika dana APBD lebih banyak untuk kegiatan politik, maka porsi dana untuk kepentingan rakyat menjadi terabaikanPadahal, katanya, tujuan akhir dari demokrasi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat"Kalau penyerapan untuk politik besar maka yang lain-lain menjadi kecilAda kesehatan, pendidikan, infrastrukturAda banyak sekali yang kita biayaiKalau porsi besar untuk politik, saya pikir anggaran untuk itu mengecil," terangnya.

Alasan lain yang dikemukakan Gamawan, sebenarnya konstitusi juga tidak menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyatKonstitusi hanya menyebutkan, pemilihan melalui mekanisme yang demokratisTatkala fakta pilkada menyedot dana yang cukup besar, seperti pilkada gubernur Jatim yang mencapai Rp800 miliar, maka saatnya untuk dievaluasi"Sekarang ada pemikiran, ini bukan kata mendagri, udahlah satu lapis saja, toh UU tidak meminta pemilihan langsungKita saja yang menerjemahkan seperti itu," kata Gamawan.

Dikatakan, pilkada langsung sebenarnya juga membebani para kandidatTuntutan pentingnya popularitas, memaksa para kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasiBagi calon incumbent, malah kerapkali mendompleng dana APBD untuk mempopulerkan diri"Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas ituTiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan (uang) pemerintah semua," ucapnya.

Sementara, bila pilkada gubernur dipilih oleh DPRD, kata Gamawan, beban kandidat akan berkurang"Kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagiCukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD," kata mantan bupati Solok itu(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Berobat, Susno Ditangkap