!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->JAKARTA – Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita menyerukan agar segera dihentikan politisasi birokrasi di daerah menyusul pelaksanaan PilkadaSebab, politisasi birokrasi bisa merusak mental dan karir para pejabat di daerah.
jpnn.com - Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita dalam salah satu bagian pidatonya di sidang paripurna DPD RI yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para kepala daerah se-Indonesia, di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Senayan, Jum'at (22/8).
Ginandjar mengatakan bahwa DPD banyak menerima laporan dari daerah-daerah menyangkut terjadinya politisasi birokrasi terutama menjelang dan pada pelaksanaan Pilkada
BACA JUGA: Panja Palang Merah Kunker ke Libanon
“Setiap kali musim Pilkada, terjadi tekanan dan gangguan pada sistem kerja birokrasi, dan pada pasca Pilkada terjadi intervensi politik dalam penempatan jabatan,” ulas Ginandjar.Oleh sebab itu, Ginandjar mengingatkan agar proses demokrasi tidak diikuti dengan politisasi birokrasi yang dapat mengakibatkan demoralisasi pada pejabat-pejabat karir
Ginandjar mengakui bahwa kewenangan pembinaan PNS memang ada di tangan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pelimpahan dari presiden menurut UU No 43/1999
BACA JUGA: Mentan Minta Tarik Gula Rafinasi
Namun bukan berarti setiap kali dilaksanakan Pilkada, aparat birokrasi bisa dilibatkan secara diam-diamSementara Presiden SBY dalam salah satu bagian pidatonya menyebutkan bahwa sejak 1 Juni 2005 sampai 20 Agustus 2008, telah dilaksanakan 414 Pilkada baik untuk gubernur maupun bupati/walikota
BACA JUGA: Pertamina Bangun SPBU Industri
Di akhir tahun 2008, tegas SBY, seluruh gubernur dan bupati/walikota sudah dipilih secara langsung oleh rakyat.(eyd)BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejak 1999, Terbentuk 191 Otonomi Baru
Redaktur : Tim Redaksi