Pilkada Gunakan Data Pemilih Pilpres 2014

Jumat, 22 Agustus 2014 – 18:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggunakan database pemilih pada pemilu legislatif nasional dan pemilu presiden 2014, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di sejumlah daerah dalam waktu dekat.

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, atas rencana tersebut pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar data pemilih bisa diperbaharui secara terus menerus, paling tidak tiga bulan sekali.

BACA JUGA: Maju Lagi, Berpeluang Besar Menang Lagi

“Kami sudah komunikasi dengan Kemendagri. KPU bisa meminta data penambahan jumlah penduduk yang berusia 17 tahun dari pemerintah. Jadi pada Pilkada bisa di-upgrade. Dengan demikian pada pemilu 2019, data pemilih sementara (DPS) juga lebih siap dan akurat,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (22/8).

Sebenarnya koordinasi antara KPU dengan Kemendagri telah berlangsung sejak lama. Terutama terkait data kependudukan. Karena untuk menyusun daftar pemilh tetap (DPT), KPU memeroleh daftar penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kemendagri.

BACA JUGA: Terapkan Siaga I, PDIP Larang Kader Turun ke Jalan

Selain itu KPU, katanya, juga telah melakukan sinkronisasi data secara berkesinambungan dengan Kemendagri. Hanya saja kegiatan tersebut perlu lebih optimal lagi dilakukan.

Mengingat dari pelaksanaan pemilu 2014, penyelenggara pemilu banyak menemukan data-data baru di lapangan yang kemudian diakomodasi lewat daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb).

BACA JUGA: Pilkada di 203 Daerah Serentak Oktober 2015

“Nah temuan-temuan di lapangan dalam bentuk DPK dan DPKtb itu perlu sinkronisasi dengan data pemerintah. Untuk e-KTP itu kan ada dua cara merekam data penduduk. Yaitu lewat iris mata dan sidik jari. Nah KPU tidak punya alat tersebut, karena itu kita perlu sinkronisasi. Itu besar manfaatnya kalau dilakukan integrasi secara regular,” katanya.

Mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini menegaskan, pembicaraan dengan Kemendagri kini hanya tinggal terkait operasional pelaksanaan dari kegiatan sinkronisasi data pemilih yang dimaksud. Agar dapat berjalan dengan baik demi pemilu yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... SOKSI Usul Munas Golkar Digelar Oktober 2015


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler