jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah bersama penyelenggara pemilu akan berupaya memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018.
Misalnya dari segi partisipasi pemilih, diharapkan terus mengalami peningkatan. Kecenderungannya pun sudah mulai terlihat dari Pilkada Serentak 2015, di mana partisipasi pemilih di angka 70 persen, kemudian naik menjadi 74 persen pada 2017 lalu.
BACA JUGA: Satu Provinsi Ini Dianggap Rawan Konflik di Pilkada 2018
"Kami harap 2018 itu 78 persen. Kedua, harus dilawan juga politik uang, itu akan merusak demokrasi kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah," kata Tjahjo di kompleks Istana Negara Jakarta, Kamis (9/11).
Selain itu, penegakan hukum maupun aturan tentang Pilkada juga harus dilakukan secara tegas. Mantan sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap Pilkada Serentak di 171 daerah pada 2018 tidak ada isu yang bisa memecah belah bangsa.
BACA JUGA: Golkar Usung Daniel, PPP Tetap Jagokan Uu
"Harus berani menindak jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, sara, merusak persatuan dan kesatuan. Harus ada ketegasan dari berbagai instansi," jelasnya.
Secara keseluruhan, kata Tjahjo, pemerintah optimistis Pilkada Serentak 2018 akan berjalan baik, karena KPU maupun Bawaslu-nya sudah berpengalaman.
BACA JUGA: Optimistis Registrasi Kartu Prabayar Bisa Tekan Cyber Crime
"Dari aturan-aturan PKPU juga gak ada yang menyimpang dari UU yang ada. Kami cukup optimistis. Yang penting tadi, partisipasi meningkat, tak ada politik uang, dan tak ada ujaran kebencian," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilkada 2018, Polda Kalbar Diminta Adil
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam