jpnn.com, BOGOR - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakilnya Nono Sampono, Sultan B Najamuddin, dan Mahyudin menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6).
Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah Presiden Jokowi mendukung dan setuju memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN).
BACA JUGA: La Nyalla: Sayur Apa yang Tidak Bisa Ditanam di Indonesia?
La Nyalla menyatakan dukungan penuh presiden terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, itu merupakan jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.
“Kami berharap Menteri Agama (Fachrul Razi) segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait hal tersebut,” kata La Nyalla, Jumat (19/6).
BACA JUGA: La Nyalla Beber 2 Strategi Perekonomian di Tengah Wabah Corona
Dalam kesempatan tersebut, La Nyalla juga menyampaikan persoalan penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran lembaga para senator itu dalam proses pembangunan daerah.
"Kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)," ujarnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Cikal Bakal Sunda Empire, Enak Zaman Siapa, Jokowi atau SBY?
Selain itu, Nyalla mengaku sampaikan hasil serap aspirasi DPD selama reses, terutama yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat.
Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat.
Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.
"Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.
Nono juga menyinggung tentang desakan DPD kepada pemerintah agar segera memperbaiki tata niaga garam rakyat dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada.
Terutama terkait dengan serapan garam rakyat dan jadwal waktu impor garam yang tidak bertepatan dengan masa panen.
"Sehingga garam rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan petani garam," jelas mantan Komandan Paspampres itu.
Terkait pilkada, Mahyudin meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari untuk penyelenggaraan dengan protokol kesehatan.
Menurutnya, meskipin banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tetapi ada yang kesulitan anggaran menambah pos protokol kesehatan dalam pilkada Desember nanti. "Sehingga harus diperhatikan,” kata Mahyudin.
Sementara itu, khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, tidak luput menjadi pokok pikiran yang disampaikan pimpinan DPD kepada Presiden Jokowi.
“Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan (Agus Suparmanto) terkait distorsi tersebut, di mana Mendag Agus sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” kata Sultan. (Boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy