"Selaku pimpinan DPR yang juga membawahi Komisi VIII, saya mendukung penuh rencana komisi ini untuk meminta klarifikasi pimpinan Ponpes Al-Zaytun
BACA JUGA: KNPI Tawarkan Resolusi Pemuda Indonesia
Karena sesuai tupoksinya di bidang agama, pemanggilan ini membuat DPR dapat menggali lebih dalam dan mendapat penjelasan secara langsung dari Panji Gumilang, sekaligus menjawab rumor selama ini atas keterlibatannya (Panji) dalam kegiatan NII tersebut,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (19/5).Menurut Taufik, setelah dimintai klarifikasinya, maka DPR juga dapat segera menelaah dan mengambil kesimpulan atas kebenaran informasi tersebut, apakah dapat dipertangungjawabkan atau tidak
"Saya kira, inilah yang akan dilakukan Komisi VIII
BACA JUGA: Tiga PNS Siantar Diperiksa KPK
Segera mengklarifikasi secara langsung pada Panji Gumilang, atas kegiatan NIITerkait pernyataan Menag SDA bahwa Ponpes Al-Zaytun tidak terlibat dalam gerakan NII, Taufik tak serta-merta mengecam pernyataan itu
BACA JUGA: Kejaksaan Beber Alasan Izinkan Awang ke Luar Negeri
"Saya tidak menyalahkan pernyataan MenagBerdasarkan kunjungannya, mungkin saja memang beliau dan para staf di Kemenag tidak menemukan kejanggalan dalam proses kurikulum pengajarannyaKarena tupoksinya beliau hanya sebatas pemantauan pendidikan di sanaTetapi jika ingin menelusuri lebih jauh tembok di balik keterlibatan Al-Zaytun atas gerakan NII, maka dibutuhkan kerjasama atau koordinasi dengan sektor lainnya, yakni kepolisian," ucapnya.Untuk itu, Taufik juga mengusulkan kepada pemerintah, agar dibentuk tim terpadu yang terdiri dari MUI, Kemenag, Kemendiknas, Kemendagri dan Kemenhankam, untuk menangkal gerakan NII KW 9 yang sudah menyesatkan dan meresahkan masyarakat"Tidak hanya disoroti oleh Kemenag dan kepolisian sajaPenelusuran dan penangkalan atas gerakan NII ini harus juga diikuti oleh Kemendiknas, di mana NII KW 9 kan sudah merambah ke sekolah-sekolah serta perguruan tinggi, sehingga Kemendiknas ikut berperanLalu Kemendagri, jika ada anggota NII yang masuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS), itu harus dipecatKarena sumpah dia kan terhadap Pancasila dan UUD 1945Jika tidak ada langkah kongkrit, nantinya bisa meresahkan kalangan PNS," tandasnya.
Meski belum membahayakan sebagai tindakan makar, lanjut Taufik, gerakan NII tersebut jelas sudah meresahkanIa pun berharap gerakan NII tidak menjadi besar dan kemudian mengguritaHal itu karena indikasi-indikasi ajarannya yang menyesatkan dan meresahkan bangsa dan negara sudah terlihat.
"Saya tidak mengatakan ini gerakan terorisTapi yang saya lihat sebelum sampai ke sana, ini ada indikasi-indikasi yang sudah menyesatkan, dengan menghalalkan segala macam cara untuk membiayai gerakanMisalnya dengan mencuri harta orang tuaKita mengharapkan tim investigasi atau tim terpadu ini dapat bekerja langsung," pungkas Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini pula.
Seperti diberitakan, sebelumnya Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan, keputusan Kemenag RI Suryadharma Ali bahwa Al-Zaytun tidak terkait dengan gerakan NII, merupakan keputusan yang tergesa-gesaApalagi putusan itu diambil setelah melakukan silaturahmi resmi dengan Panji Gumilang, yang kemungkinan menurutnya semuanya sudah di-setting tidak terkait NII"Seharusnya penyelidikan itu melakukan gerakan bawah tanah dan bersifat rahasia," tutur Karding yang juga mengakui bahwa pihaknya akan memanggil Panji Gumilang itu(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbah Rono Lapor Kekayaan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi