jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik niatan Pemerintah Provinsi DKI untuk swakelola sampah. Menurut Sani, sapaan Triwisaksana, langkah tersebut tidak tepat.
Sani menyebut, banyak faktor yang mendasari Pemprov DKI belum bisa swakelola sampah. Pertama adalah ketidaksanggupan sumber daya manusia Dinas Kebersihan DKI. Kedua, Dinas Kebersihan belum memiliki pengalaman untuk swakelola. Ketiga, masalah tumpang tindik kewenangan.
BACA JUGA: Beginilah Ahok Meladeni Empat PHL Kebersihan Monas Mengadu Tanpa Bawa Bukti
"Harusnya pemerintah menangani regulasi sebagai regulator. Sementara pengelolaan biarkan orang lain, pihak ketiga yang mengerjakan," kata Sani di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/12).
Sani ragu DKI bisa swakelola sampah dilihat dari track record Dinas Kebersihan. Menurut dia, Dinas Kebersihan selalu bermasalah ketika melakukan loading sampah di dalam kota. Selain itu, ada persoalan transportasi sampah. Belum lagi persoalan pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
BACA JUGA: Wuihhh... Lulung Minta ICW Tobat, Ada Apa Nih?
"Kan itu saja sudah bisa dikatakan Dinas Kebersihan sudah termehek-mehek. Buktinya bermasalah terus soal kualitas bus yang pada akhirnya berujung pada penolakan banyak warga," ucap Sani.
Sani menjelaskan, gubernur dan jajarannya harusnya tinggal melakukan pengawasan. Nah, apabila tidak mau pakai pihak swasta, Pemprov bisa memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah.
BACA JUGA: Ohhh, Jadi Begini Keuntungan Kopaja dan Metro Mini Ada Demo
"Seperti transportasi kan dipegang PT Transjakarta. Gubernur sebagai regulator pengawasannya saja," ungkap politikus PKS ini. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Elektabilitas Tinggi, tapi Ridwan Kamil yang Disukai, Gimana Nih Koh Ahok?
Redaktur : Tim Redaksi