jpnn.com, JAKARTA - Hingga hari ini, pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum bisa dilakukan honorer K2.
Menurut Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih, hal itu sudah diprediksi sejak awal bahwa rekrutmen PPPK tahap satu bakal bermasalah.
BACA JUGA: Mendikbud Targetkan Masalah Guru Honorer Tuntas di 2023
"Harusnya KemenPAN-RB dan BKN belajar dari pengalaman penyelenggaraan CPNS jalur umum. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Dihitung plus minusnya. Jangan asal membuat kebijakan yang sia-sia,” kata Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (12/2).
Seorang juru masak saja, lanjutnya, jika ingin menyajikan makanan terbaik dan bergizi pasti melalui proses persiapan yang matang. Menyiapkan bahan bahan yang berkualitas.
BACA JUGA: Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN
“Itu hanya masak loh ya. Apalagi ini pembukaan rekrutmen PPPK. Sudah heboh ke mana-mana, eh payung hukumnya yang berbentuk PermenPAN-RB malah belum ada. Sementara di lapangan honorer K2 yang mau daftar sudah ramai. Takut tertinggal lagi," bebernya.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Sudah Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada, Alamaak!
BACA JUGA: Anggota DPR: PPPK Sudah Bermasalah Sejak Awal
Dia menilai, pemerintah hanya ingin terlihat bekerja pascaraker dengan Komisi II dan Komisi X DPR RI. Apalagi MenPAN-RB Syafruddin dan Mendikbud Muhadjir Effendy sudah koar-koar akan membuka rekrutmen PPPK pada Februari.
Hal senada diungkapkan Ketum FHK2I Titi Purwaningsih. "Prediksi saya kembali tepat. Tidak mungkin rekrutmen PPPK sesuai jadwal pertama. Apalagi banyak daerah yang menolak. Selain itu sejak dari awal, petunjuk teknis belum ada jadi apa mungkin dilaksanakan sebuah rekrutmen kalau tanpa juknis," tuturnya.
"Ini memang kacau semua. Belum dibuka saja sudah ramai karena perekrutannya tidak adil. Masih dibedakan instansi, usia dan kualifikasi lagi," sambung Titi.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Honorer K2: Pemerintah Tidak Pakai Akal Sehat?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad