jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron berkaitan dengan proses hukum.
Menurut dia, Bupati Bangkalan sudah menjadi tersangka di KPK.
BACA JUGA: KPK Cegah Bupati Bangkalan Abdul Latif
"Umumnya kalau ada pencekalan enggak mungkin, kan, di tingkat penyelidikan kami cekal. Berarti sudah naik ke penyidikan sehingga ada upaya paksa di sana, upaya paksanya apa? Dilakukan penggeledahan dan penyitaan, sudah kami lakukan kan. Berarti statusnya udah penyidikan," tutur Alex.
"Ya, pasti kalau sudah ada penyidikan, sudah ada tersangkanya," tegas pria berlatar belakang hakim itu.
BACA JUGA: Soal Kasus Rasuah di Pemkab Bangkalan, Begini Kata Firli Bahuri
Alex menyampaikan kasus yang diduga melibatkan Abdul Latif Amin Imron berkaitan dengan perkara dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
"Awalnya ada yang lapor terjadi jual beli jabatan, setelah didalami mungkin ada kegiatan PBJ. Kan, bisa jadi. Ada terkait perizinan. Kan, umumnya seperti itu," kata Alex.
BACA JUGA: Suap Lelang Jabatan, Tim KPK Bawa Satu Koper dari BKD Bangkalan
Seperti diketahui, KPK aktif melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Bangkalan.
Terbaru, KPK menggeledah kantor DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bangkalan, hingga BKDPSDA.
Selama dua hari itu di Bangkalan, penyidik KPK menggeledah sepuluh lokasi, yakni di ruang Kerja bupati dan wakil bupati Bangkalan, sekda, rumah dinas dan kediaman pribadi bupati.
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron juga dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Bangkalan Tewas Ditembak, Kondisinya Mengenaskan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga