jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi anti-rasuah itu. Pasalnya, ada indikasi upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.
"KPK mengapresiasi itu. Karena kita tahu bahwa yang berkembang itu terindikasi pelemahan KPK," kata Adnan di KPK, Jumat (19/6) malam.
BACA JUGA: Penyidikan Korupsi Beres, Kini Fokus TPPU Kondensat
Menurutnya, akan sangat buruk jika pemerintah Indonesia mendukung upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Padahal, negara-negara lain justru semakin memerketat penegakan hukum mereka.
BACA JUGA: Bamsoet Anggap Ical Terlalu Lunak Hadapi Kubu Agung
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.
Adnan lantas mencontohkan penegakan hukum di Amerika Serikat yang sangat keras terhadap pidana korupsi. Di negeri Paman Sam itu, tidak ada perusahaan yang berani menyimpang dari peraturan yang berlaku. Bahkan perusahaan Indonesia yang berbisnis di sana pun tidak berani melanggar hukum.
BACA JUGA: Bangun Gedung di Daerah agar DPD Ngetop
"Jadi ironis kalo UU KPK atau UU korupsi diperlemah, sementara perusahaan-perusahaan di sini lebih taat pada hukum Amerika," jelasnya.
Jika UU KPK memang harus direvisi, lanjut Adnan, semangatnya harus untuk penguatan pemberantasan korupsi. Jadi bukan untuk melemahkan atau kepentingan politik. "Memang ada beberapa hal yang harus disempurnakan tapi semangatnya bukan melemahkan," pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harapkan Revisi UU KPK Dibarengi Perubahan KUHP, KUHAP dan UU Tipikor
Redaktur : Tim Redaksi