jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mencari penganti Busyro Muqoddas yang jabatannya berakhir Desember nanti. Meski sebelumnya KPK berharap agar komposisi pimpinan dibiarkan empat orang hingga akhir jabatan 2015 nanti, lembaga itu kini melunak. Siap menerima siapapun pengganti Busyro.
Wakil Ketua Adnan Pandu Praja mengatakan, presiden punya pendapat lain atas permintaan KPK itu. Pihaknya lantas melakukan telaah potensi terhadap siapa yang akan menjadi mitra untuk satu tahu ke depan.
BACA JUGA: Pemondokan Haji Terjauh 4 KM dari Masjidilharam
"Kami empat, lalu datang satu. Yang baru mewarnai yang lama. Siapapun, kami welcome kok," ucapnya kemarin.
Sikap melunak itu muncul setelah melihat komposisi panselnya. Adnan menyebut yakin dengan siapapun namayang diusulkan pansel mempunyai integritas yang sama dengan Busyro. Malah, bisa jadi lebih baik daripada partnernya saat ini. Itulah kenapa pihaknya membuka diri trhadap siapapun yang akan menjadi mitra barunya.
BACA JUGA: ISID Diduga Kerjaan Orang Iseng
Sementara Busyro Muqoddas juga yakin pansel bisa bekerja dengan baik. Baginya, panel yang dipersiapkan punya itikad baik untuk mendapatkan calon pimpinan yang sesuai dengan kewenangan, misi, atau komitmen KPK selama ini. Saat disinggung apakah berminat untuk mendaftar lagi sebagai pimpinan, dia mengaku belum punya keputusan final.
"Yang sudah final, bagi saya, sampai dengan 10 Desember 2014 ini saya bersama dengan pimpinan dan jajaran KPK lainnya terus menerus melakukan penyempurnaan sisa-sisa program. Terutama yang saya handle dengan pimpinan yang lain, agar tidak menyisakan program yang tidak sempurna ke depannya. Itu fokus saya," katanya.
BACA JUGA: KPU Jawab Gugatan Prabowo-Hatta di Sidang MK
Terpisah, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, idealnya pemerintahan SBY yang hanya tinggal dua bulan masa kerja tidak perlu membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mencari pengganti Busyro. Dalam hal ini, masa bakti Menteri Hukum dan HAM itu sendiri akan berakhir pada Oktober 2014 nanti.
"Saya menyarankan agar Pansel tidak memfinalkan seleksi calon sampai dilantiknya Menkum HAM yang baru," ujar Bambang.
Menurut Bambang, sebaiknya seleksi calon pimpinan KPK menunggu hingga masa kerja empat pimpinan KPK lainnya selesai. Dalam arti, seleksi lima pimpinan KPK baru dilaksanakan pada akhir 2015 nanti. "Ini penting untuk menghindari tafsir aji mumpung. Yakni menanam orang di KPK untuk menjaga kepentingan kekuasaan ini saat akan berakhir," ujarnya.
Catatan lain, kata Bambang, seleksi calon pimpinan KPK, jika tetap dipaksakan saat ini, akan tetap dilakukan oleh anggota dewan yang baru. Padahal, saat ini KPK tengah melaju kencang dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
"Perubahan pimpinan di KPK tidak boleh mengganggu agresivitas perang terhadap korupsi, seperti yang ditunjukkan formasi pimpinan KPK saat ini," ujarnya.
Karena itu, kata Bambang, seleksi pimpinan KPK harus serentak pada 2015 mendatang. Dalam hal ini, ada dua alternatif yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi masa jabatan Busyro.
"Pertama memperpanjang masa jabatan Busyro hingga Desember 2015 atau kosongkan kursi Busyro hingga Desember 2015. Agar selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu periode," ujarnya.
Bambang menambahkan, nantinya pansel KPK pimpinan Menkum HAM yang baru, harus transparan dalam menyeleksi sosok calon pimpinan KPK saat ini. Semua aspek mulai dari rekam jejak, riwayat karier, latar belakang keluarga dan aspek keahlian semua calon yang dijaring Pansel harus disosialisasikan.
"Sebaliknya, Pansel pun harus terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik," tandasnya. (dim/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini, DKPP Gelar Sidang Perdana Terkait Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi