"Nilai lima plus yang diberikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar adalah nilai terburuk dari keseluruhan nilai yang diberikan kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu IIKader PKB menjadi gundah-kelana dengan nilai itu," kata Ikhsan Abdullah, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/10).
Dikatakan Ikhsan, nilai lima plus yang diperoleh Menakertrans Muhaimin Iskandar sesungguhnya juga berkorelasi terhadap prilakunya dalam memimpin PKB yang hingga kini masih dalam bersengketa
BACA JUGA: MK Tolak Rencana Pengajuan 100 Saksi Pilkada Lamteng
"Mungkin itu benar karena apa yang dirasakan masyarakat juga dirasakan oleh kader PKBIkhsan mencontohkan prihal kesepakatan ishlah PKB melalui forum muktamar yang harus diselenggarakan paling lambat tiga bulan setelah kesepakatan diteken oleh Muhaimin dengan pihak-pihak bersengketa
BACA JUGA: Siap Nilai 100 Hari Pertama
"Kesepakatan diteken 26 Juni 2010, berarti paling lambat 26 September muktamar harus dilaksanakanKarena itu, lanjut Ikhsan, wajar para kader PKB melayangkan somasi kepada pihak terkait guna mengantisipasi agar PKB tidak hilang atau diakuisisikan oleh Muhaimin Iskandar ke partai lainnya menjelang Pemilu 2014 mendatang.
Menurut Ikhsan, pembiaran yang dilakukan oleh Presiden SBY terhadap jabatan rangkap Muhaimin Iskandar (Menakertrans dan Ketum PKB) juga punya andil besar terhadap berlarut-larutnya konflik yang terjadi di PKB
BACA JUGA: Ingin Ibu Kota Baru di Luar Jawa
"Mestinya, Presiden SBY menegur Muhaimin Iskandar dengan cara memberikan opsi mengurus partai atau mau jadi anggota kabinet, sebab Muhaimin tidak punya kapasitas untuk mengurus dua-duanya," ujar Ikhsan Abdullah(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... 90 Menit yang Memuaskan
Redaktur : Tim Redaksi