Siap Nilai 100 Hari Pertama

JAKARTA – Sesuai jadwal, baru hari ini Komisi III DPR bakal melakukan fit and proper test terhadap Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan presidenNamun sejumlah kekuatan politik di Senayan sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda bakal merestui mantan Kapolres Jakarta Barat ini untuk menduduki posisi orang nomor satu di institusi Polri

BACA JUGA: Ingin Ibu Kota Baru di Luar Jawa

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) misalnya, mengaku siap kritis dengan memberikan kesempatan pada Timur PradopoIni jika disetujui dan disahkan paripurna DPR, F-PKB ingin membuktikan kinerjanya selama 100 hari pertama

BACA JUGA: 90 Menit yang Memuaskan

Satu poin mendasar, menurut F-PKB, siapapun yang menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) nanti, harus bisa mengembalikan kepercayaan publik yang terus memburuk terhadap
institusi Polri

“Kalau kabinet dinilai masyarakat dalam 100 hari, Kapolri saya kira juga bisa dinilai dalam 100 hari

BACA JUGA: Anggap Ekonomi Tumbuh Bukan Hasil Pemerintah

Yang perlu kita perhatikan pertama menyangkut kepercayaan publik yang terus turunSiapapun yang maju, mau tidak mau harus perhatikan itu,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far saat diskusi “Reformasi Kepolisian” di ruang fraksi di gedung DPR, kemarin (13/10/2010).

Menurut Marwan, isu mengenai trust sangat mendasar bagi langkah reformasi internal yang tengah dibangun di tubuh PolriPasalnya, bagaimanapun Polri adalah institusi publik yang sehari-hari menjadi sosial order di tengah-tengah masyarakat.  Masih berkaitan dengan masalah trust ini, tugas Kapolri baru lainnya, menurut Marwan, adalah menyangkut keberadaan faksi-faksi yang berkembang di intern elite kepolisianFaksi-faksi ini harus segera diharmonisasi

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Otong Abdurrahman menyoroti lemahnya komunikasi antara kepolisian dengan
masyarakat umum yang pada praktiknya telah menimbulkan berbagai disharmonisasiBerbagai bentuk kerusuhan seperti yang terjadi di Tarakan, di Ampera, dan di Buol, menurutnya menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian tak berdaya dalam membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat

“Saya meminta harus dibangun institusi kepolisian yang mandiri dan profesionalAnggaran besar harus bisa menciptakan para penyidik, para
serse yang lebih berkualitas,” paparnya

Sekretaris Fraksi PKB Hanif Dakhiri berpendapat, terkait persoalan trust, harus juga mulai dipikirkan bagaimana ketaatan terhadap hukum itu bisa secara lansung memberikan insentif yang baik bagi pelakunyaYang terjadi selama ini justru sebaliknyaOrang masih cenderung
memilih melanggar hukum untuk mempermudah masalah“Di republik ini kalau kita taat hukum justru repotKalau tidak malah gampangContoh kecil saja kalau terkena tilang, aparat polisi justru mengajarkan main belakang agar urusan cepet kelar,” paparnya

Terpisah, pengamat politik Karel Susetyo menilai, isu mengenai kasus Trisakti yang belakangan diangkat kembali untuk menjegal Komjen Timur Pradopo tidaklah tepatPasalnya, kasus trisakti sendiri secara hukum sudah final, dan secara politik juga sudah dituntaskan di DPR periode sebelumnyaMenurunya, jika memang DPR tidak menghendaki Timur seharusnya bisa menggali tentang diri mantan kapolda Metro Jaya ini lebih cermat lagi dengan data-data yang faktual, yang bukan semata menggunakan isu politik lama yang sudah usang(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar Desak Marzuki Dievaluasi