jpnn.com - JAKARTA - Koalisi yang tengah digagas beberapa partai politik (parpol) haruslah menggunakan pola kualitatif dan bukan pola kuantitatif. Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam mengingatkan bahwa pola kuantitatif bersifat transaksional dan kompromi dengan pembagian kursi di pemerintahan.
"Karena pemerintahan yang dibangun dengan pola kuantitatif atau transaksional seperti itu terbukti tidak efektif dan cenderung memasung," kata Muamir saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (19/4).
BACA JUGA: PKB Ingatkan Koalisi Bagi-Bagi Kursi Tak Efektif
Menurutnya, para parpol harus berani memperbaiki pola koalisi mulai pemilu tahun ini. Ia menegaskan, meski berbeda partai namun unsur pemerintahan mendatang harus memiliki tujuan yang sama semata-mata demi rakyat, negara, dan bangsa.
Masih kata Muamir, lonjakan suara PKB pada pemilu 2014 adalah amanah dan harapan besar khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelum pemilu bertekad untuk memperkokoh PKB demi bangsa dan negara. Ia menegaskan, pesan untuk memperkokoh kelembagaan politik, nasionalisme dan spiritualisme kebangsaan harus diwujudkan pada format pemerintahan mendatang.
BACA JUGA: Hajriyanto: Kalau Kalah ya Kalah
"Hal ini sesuai dengan pesan Gus Dur, bahwa PKB harus diperkuat karena sangat penting maknanya bagi kehidupan kebangsaan kita, terutama dimasa mendatang," tandasnya.
Seperti diketahui, saat ini PKB dan beberapa parpol lain merupakan anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden SBY periode 2009-2014. Dalam koalisi ini, para parpol pendukung mendapatkan jatah menteri di pemerintahan. Tetapi parpol pendukung pemerintahan SBY yang tergabung dalam wadah Setgab tersebut justru kerap memiliki kebijakan yang saling bertentangan. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Marzuki Mengaku Dikalahkan Money Politics
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama-nama Beken di Komisi III Rontok di Pileg
Redaktur : Tim Redaksi