JAKARTA - Koalisi pemerintahan terus mengalami dinamika di internalnyaDiantara sekian partai peserta koalisi, Partai Demokrat memandang Partai Kebangkitan Bangsa yang paling konsisten memegang komitmen koalisi.
Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa menilai, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu merupakan mitra koalisi yang selalu berjalan seiring dengan partainya mengamankan pemerintahan
BACA JUGA: Marzuki Akui Komunikasi DPR Buruk
"PKB yang paling konsistenBACA JUGA: Marzuki Usulkan Anggota DPR Tinggal di Kontrakan
Namun, dia tidak bisa menyebutkan bentuk apresiasi yang bakal didapat partai yang terus dirundung konflik internal tersebutNamun, dengan nada berkelakar, Saan menyatakan, imbal balik yang paling tidak akan didapat PKB adalah posisi kader mereka di kabinet yang relatif akan aman
BACA JUGA: KPU Tak Serius Awasi Aliran Dana Parpol
"Nggak ada rewardReward-nya kami (Demokrat, Red) nggak pernah ganggu-ganggu, menterinya, sehingga masih tetap aman," katanya, lantas tertawaSejak bergabung dengan koalisi pemerintahan setelah sukses ikut mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres, PKB memang relatif jarang mengkritisi kebijakan pemerintahDi hampir setiap pengambilan keputusan di parlemen, pemilik 26 kursi di DPR itu selalu seiring dengan DemokratHal itu berbeda dengan beberapa partai lainnyaTerutama, Partai Golkar dan PKS yang kerap berbeda dengan posisi politik yang diambil DemokratMisalnya, dalam kasus Bank Century beberapa waktu laluBahkan, terakhir PKS melalui salah satu ketua DPP-nya Mahfudz SiddiqMantan ketua Fraksi PKS tersebut sempat menyatakan kemungkinan keluar partainya dari setgab karena merasa dianak tirikanMenurut Mahfudz, setgab hanya didnimasi oleh dua partai besar, Demokrat dan Golkar
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menilai keberadaan Setgab saat ini harus dievaluasiLukman menilai prinsip-prinsip demokrasi yakni musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terjadi di Setgab"Kenapa tiba-tiba harus mengamankan kebijakan yang baru pertama kali disampaikan di Setgab," kata Lukman di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/12).
Menurut Lukman, Setgab terkesan menjadi lembaga yang harus menuruti kebijakan forumNamun, anggota koalisi di Setgab tidak diberi kesempatan terlibat melakukan pembahasan kebijakan itu sejak awalHal itu menjadi pertanyaan, karena anggota koalisi sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan manfaat dari kebijakan itu"Saya tidak tahu apakah ini bisa disebut dominasi dari penguasa kebijaakan atau tidak," sebut dia.
Terkait pertemuan segitiga antara Ketua Setgab SBY, Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie dengan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Lukman mengaku tidak tahu pastiNamun, seharusnya para anggota Setgab juga dilibatkan dalam pertemuan ituIni karena, pertemuan itu ditengarai membahas tindaklanjut RUU Keistimewaan Jogjakarta"Isu seperti itu seharusnya dibahas bersama," kata Lukman.
Dengan adanya pertemuan itu, tentu ada pihak yang dirugikanMenurut Lukman, tidak hanya PPP, tapi yang rugi adalah seluruh bangsaKarena masalah kenegaraan dibahas oleh sebagian kecil pihak, yang tidak mewakili keseluruhan rakyat"Ada hal yang sebenarnya tidak gatal, tetap ikut digaruk-garuk," sorotnyaMenurut dia, banyak substansi yang lebih penting yang harus dibahas bangsa saat ini(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Muhaimin Anggap Kerumunan
Redaktur : Tim Redaksi