jpnn.com - JAKARTA - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Di antara butirnya berkaitan dengan Otonomi Khusus di Papua.
Ketua DPP PKB, Marwan Jafar mengatakan PKB merekomendasi agar Otsus Papua ditangani oleh kementerian tersendiri. Salah satu pertimbangannya adalah mencegah kebocoran anggaran negara untuk Papua.
BACA JUGA: Menag: Menteri Harus Belajar dari Kasus Jero Wacik
Rekomendasi ini menurutnya belum masuk dalam Green Book Pembangunan Berkelanjutan dari PKB untuk Jokowi-JK yang sudah disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih itu sebelum muktamar.
"Rekomendasi paling penting menyangkut pemerintahan mendatang, PKB dengn solid mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, mengusulkan adanya kementerian pembangunan Papua," kata Marwan dalama konferensi pers di ruang Fraksi PKB DPR, Rabu (3/9).
BACA JUGA: Lukman Hakim Bantah Ditawari Kursi di Kabinet Jokowi
Menurut Ketua FPKB itu, dana Otsus Papua yang dianggarkan pemerintah mencapai angka Rp 8 triliun. Sehingga akan lebih baik jika dana sebesar itu dikelola oleh kementerian sendiri.
"Alangkah baiknya dikelola oleh kementerian. Dana ini sudah melebihi kementerian lain, sehingga bila dikelola kementerian, maka tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang terjadi," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Berharap KMP tak Tergoda Rayuan Jokowi-JK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jero Tersangka, Syarief Hasan Lapor SBY
Redaktur : Tim Redaksi