jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan lima agenda politik yang patut dipertimbangkan guna memastikan terciptanya sistem politik kenegaraan yang efektif di Indonesia.
Pertama, menata kembali lembaga pemusyawaratan/perwakilan terutama terkait keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, peran lembaga tersebut selama ini tanggung dan tidak efektif. Karena itu penting ditinjau ulang.
BACA JUGA: Kalau Jokowi Mau Lakukan Ini, 2019 Bisa jadi Presiden Lagi
"Peninjauan ulang harus bermuara pada pilihan tegas. Penguatan peran DPD atau dikembalikan lagi sebagai perwakilan golongan yang lebih mencerminkan karakteristik ke-Indonesiaan," ujar Muhaimin pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, Sabtu (6/2).
Muhaimin juga mengatakan, konsistensi proses penyederhanaan sistem pemilihan kepala daerah perlu dikawal keberlanjutannya, sambil memastikan sistem pilkada semakin baik, tidak boros sumber daya dan menghasilkan kepemimpinan politik yang berkualitas.
BACA JUGA: Proxy War Makin Nyata dan Ancam Indonesia
"Kemudian, perkuat sistem presidensial, mengingat Indonesia telah memilih sistem kepemimpinan nasional berdasar azas presidensial," ujarnya.
Untuk melaksanakan hal ini, Muhaimin menilai dapat dilakukan dengan pemenuhan ambang batas presidensial treshold, agar posisi presiden terpilih hasil pemilu memiliki bargaining position yang kuat. Sebab memeroleh dukungan maksimal di parlemen. "Hal lain, penting menjaga penyederhanaan sekaligus penguatan partai politik," ujarnya.
BACA JUGA: Revisi UU KPK, Presiden Malah jadi Ancaman Independensi KPK
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pengendalian jumlah partai politik melalui regulasi yang ada, perlu dipertahankan. Agar dinamika politik dapat terkelola dengan lebih mudah, sambil pada saat yang sama partai-partai politik terus diberdayakan.
"Dukungan pemberdayaan partai politik melalui bantuan parpol agar terus ditingkatkan secara signifikan. Partai politik sebagai pilar demokrasi maha penting tidak boleh tergantung dan dipenjara oleh kekuatan pemodal," katanya.
Poin kelima, Cak Imin menilai perlu diperjuangkan arsitektur baru pemerintahan daerah. Desentralisasi berbagai urusan pemerintahan katanya, harus terus dijaga konsistensinya dengan memastikan kabupaten/kota merupakan tingkatan pemerintahan yang paling diandalkan.
"Karena itu, otonomi kabupaten/kota harus dikawal dan diberdayakan. Kegagalan otonomi daerah selama ini lebih merupakan kegagalan sistem pengendalian pemerintah pusat. Yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem pengendalian pemerintah pusat," ujar Muhaimin. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Aksi di Depan Istana, JK: Demo Ya, Silakan
Redaktur : Tim Redaksi