jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, Rabu (8/2). Salah satu agenda kedatangan presiden yang beken dipanggil dengan nama Jokowi itu adalah menyerahkan bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4.598 keluarga senilai Rp 8,6 miliar di Kota Ambon.
Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani kepada 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon. Sedangkan se
BACA JUGA: Mensos Bangun Empat Fasilitas di Pidie Jaya
Total bantuan untuk Provinsi Maluku dari pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Rp 292 miliar. Bantuan itu terdiri dari bansos PKH, bansos lanjut usia, bansos disabilitas dan beras untuk keluarga sejahtera (rastra).
"Kita ingin ke depan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun kedepan akan semakin berat. Bukan antar kota atau kabupaten lagi tapi antar negara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita biar bisa memenangkan persaingan tersebut," ujar Jokowi sebagaimana siaran pers Kementerian Sosial.
BACA JUGA: Penyaluran Rastra Jelang Pilkada Jangan Dipolitisasi
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada acara itu mengatakan, PKH berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016, jumlah penduduk miskin (kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).
Menurut Khofifah, angka itu menunjukkan pengurangan sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015. Sebab, angka penduduk miskin pada September 2015 mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen).
BACA JUGA: Mensos: Predator Anak di Sorong Layak Dihukum Mati
Data BPS pada September 2016 juga menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan menjadi 7,73 persen pada September 2016. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan turun menjadi 13,96 persen.
"Artinya PKH memberi kontribusi besar dalam pengurangan penduduk miskin di Indonesia," kata Khofifah.
Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama itu menambahkan, ratusan ribu keluarga yang telah lepas dari status miskin lantas dirujuk untuk mengikuti program pemberdayaan lainnya. "Kami optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun di tahun-tahun yang akan datang," tuturnya.
Menurut Khofifah, optimisme itu tidak berlebihan. Sebab, Kemensos saat ini menggencarkan upaya pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS).
Khofifah menjelaskan, kartu itu memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, serta Subsidi lainnya. Sedangkan untuk penyalurannya, katanya, Kemensos menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara).
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, ada lebih dari enam juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia. “Tahun 2017, terdapat tiga juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial nontunai," tuturnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengatakan, PKH akan berdampak sangat positif pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan jika diintegrasikan dengan program perlindungan sosial lainnya.
Harry menjelaskan, Presiden Jokowi pada Januari lalu sudah memerintahkan kementerian terkait mengintegrasikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan program penanggulangan kemiskinan. Tujuannya agar subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran.
Harry mengharapkan pendekatan holistik dalam penyaluran PKH akan berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembawa Pesan Perdamaian Dunia Dapat Support Mensos
Redaktur & Reporter : Antoni