jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPR Jazuli Juwaini khawatir dengan RAPBN Perubahan 2016 yang diajukan pemerintah karena akan terjadi pemotongan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dalam jumlah yang signifikan guna menutup defisit anggaran akibat tidak terpenuhinya target perpajakan.
"Saya khawatir pemotongan anggaran ini akan mengganggu kinerja pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah harus cermat dan selektif dalam melakukan pemotongan sehingga kinerja pelayanan publik dan pembangunan tetap stabil," kata Jazuli, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/6).
BACA JUGA: Kasus Karhutla: PT LIH Lolos Dari Pidana dan Sanksi KLHK
Di sisi lanjutnya, pemerintah membebankan target pada kementerian atau lembaga (K/L) negara agar optimal dalam mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. "Pemotongan anggaran di saat pemerintah menargetkan banyak kinerja tersebut sebenarnya menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah sejak awal," kata dia.
Proposal pemerintah yang memangkas belanja K/L sebesar Rp 50 triliun kata anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III itu, jangan sampai menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya target kinerja yang dibebankan. Untuk itu pemerintah saran dia, perlu menyusun skala prioritas sehingga pengurangan belanja K/L tidak memengaruhi kinerja secara keseluruhan. "Selain itu, pemotongan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan," saran Jazuli.
BACA JUGA: DPD Dorong BNPP Jadi Kementerian
Terkait transfer ke daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp 11.9 triliun, anggota Komisi I ini berharap agar pemerintah bisa merevisi ulang rencana tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah sendiri untuk terus memperbesar transfer ke daerah dari tahun ke tahun.
"Fraksi PKS khawatir pemotongan transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan memengaruhi program-proram pembangunan infrastruktur fisik di daerah yang sedang berlangsung maupun yang dalam bentuk komitmen," katanya.
BACA JUGA: Apa Ahok Mau Jadi Petugas Partai?
Dia ingatkan dengan rencana target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada RAPBNP 2016, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut, mengingat pada triwulan I 2016 hanya tumbuh sebesar 4,9 persen. "Dengan pemotongan anggaran belanja K/L dan transfer ke daerah kerja pemerintah akan semakin berat mengingat keduanya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Jazuli.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Radio Roboh, Istri Bung Tomo: Itu Mengkhianati Bangsa!
Redaktur : Tim Redaksi