"Saya mencemaskan conflik of interest antara KPK dan petinggi Partai Demokrat," kata Fachri Hamzah, di Jakarta, Kamis (4/8).
Logikanya, lanjut Fachri, laporan dari Nazaruddin dan data-data dugaan kongkalikong petinggi PD yang bermain diberbagai proyek di beberapa kementerian menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menindaklanjuti.
"KPK harus melakukan klarifikasi tudingan tersebutTapi kita kan tidak tahu bahwa KPK itu bekerja secara diam-diam
BACA JUGA: TNI Kejar Pelaku Penembakan Heli TNI
Kan sudah ada pengakuan dari Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja soal pertemuan," kata Fachri.Lebih lanjut, Fachri mengungkap kekecewaannya terhadap KPK yang banyak menerima kasus-kasus dan file dari daerah yang secara jelas menyatakan bahwa ada tindak pidana korupsi namun KPK mendiamkan dan memetieskannya.
"Misalnya kasus korupsi dari NTB, itu jelas-jelas ada tindak pidana korupsi tapi didiamkan dan disimpan saja
Oleh karena itu, ia meminta kepada nama-nama yang disebut Nazaruddin seperti Chandra M Hamzah, Ade Rahardja untuk non aktif sebagai pimpinan KPK.
"Itu untuk jangka pendek
BACA JUGA: Jasin: Jika Ada Bukti, KPK Tak akan Lindungi Anas
Untuk jangka panjang, Komisi III DPR akan memilih orang-orang baruBACA JUGA: Pansel Siap Umumkan Capim KPK yang Lolos Seleksi
(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Ketenagakerjaan Dinilai Tidak Jelas
Redaktur : Tim Redaksi