PKS Diminta Sadar Posisi

Ikut Koalisi Bukan untuk Merecoki

Jumat, 04 Maret 2011 – 01:31 WIB

JAKARTA - Ormas pendukung SBY-Boediono pada Pilpres 2009, Komite 33, mengkritik pernyataan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta yang mengaku bingung memahami desakan agar SBY mendepak partai yang dipimpin Luthfi Hasan Ishaaq itu dari koalisi ataupun kabinet SBY-BoedionoWakil Ketua Umum Komite 33, Jimmy Setiawan, menilai PKS tak bisa menempatkan diri sebagai parpol anggota koalisi.

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/3), Jimmy mengatakan, Anis Matta maupun PKS tak semestinya bingung

BACA JUGA: Pram Bilang, Tangis Nurdin Kurang Panjang

"Justru harusnya mereka sadar dan memegang etika berkoalisi, bukan malah merecoki Pemerintahan  SBY," ujar Jimmy.

Dipaparkannya, koalisi dibentuk untuk memperkuat pemerintahan
Koalisi, imbuh Jimmy, dimaksudkan agar komunikasi antarparpol terjaga sehingga program yang diusung pemerintah tidak terganjal di parlemen.

Namun menurut Jimmy, dalam dua hal nyata-nyata PKS berseberangan dengan Presiden SBY karena getol mengusung angket saat kasus Century maupun mafia pajak

BACA JUGA: Perda Ahmadiyah, Bukti Pembangkangan

Karenanya, imbuh Jimmy, jika PKS ingin bertahan di Setgab Koalisi ataupun di kabinet maka seharusnya bisa konsisten memberikan dukungan


"Kalau tidak mau tergusur dari Setgab Koalisi, ya PKS harus mau  tertib

BACA JUGA: Agung Minta Rekannya di Golkar Berpolitik Sejuk

Koalisi itu saling mengisi," tandasnya.

Sebelumnya, Anis Matta seperti dikutip Rakyat Merdeka Online mengaku bingung memahami pola komunikasi antara SBY dengan para politisi DemokratAlasannya, karena ada perbedaan antara arahan dari SBY dengan pernyataan yang dilontarkan para politisi Demokrat

Anis memberi contoh tentang Angket Bank Century maupun usulan Angket Pajak di DPRDitegaskannya, mendukung angket itu sama sekali tidak melanggar kontrak politik koalisi

Saat kasus Century misalnya, PKS mengaku sudah bertanya ke SBY sebelum DPR membentuk Pansus Angket Bank Century"Kita sebelumnya sudah bertanya pada Pak SBY bahwa berdasarkan data obyektif memang ada alasan yang sangat kuat mengadakan angketLalu kita tanya arahan Beliau (SBY) dan beliau menyatakan silakan, lanjut saja itu," tegasnya.

Namun setelah PKS mendukung angket, kata Anis, para kader Partai Demokrat justru meminta PKS mundur dari barisan pendukung angket"Kejadian-kejadian seperti ini membuat kita jadi tidak mengerti pola komunikasi teman-teman Demokrat dengan Pak SBY," ucapnya.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamatkan TKI Darsem dari Tiang Gantungan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler