jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyadapan terhadap Setya Novanto saat menjadi Ketua DPR dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dalam perkara Papa Minta Saham adalah ilegal, bisa menjadi contoh untuk kasus di Partai Keadialan Sejahtera (PKS)
Berdasarkan putusan MK tersebut menurut Margarito, PKS seharusnya juga bisa mengambil hikmah dan kemudian membatalkan salah satu tuduhan miringnya kepada Fahri Hamzah sebagai orang yang membela Novanto.
BACA JUGA: Bertemu 45 Menit, Jokowi Sampaikan Ini pada Duterte
"Menyusul putusan MK, sudah pasti yang dibela Fahri dalam kasus rekaman Papa Minta Saham ternyata benar, sebab MK memutuskan rekaman dimaksud ilegal, persis sama dengan yang disuarakan Fahri selama ini," kata Margarito, Jumat (9/9).
Kalau PKS tidak mau mencabut tudingan miring tersebut, Margarito khawatir PKS akan dinilai publik sebagai partai yang tidak taat terhadap keputusan hukum yang telah dikeluarkan MK.
BACA JUGA: Jokowi Merasa Mirip dengan Duterte
"Keputusan MK itu sekaligus menganulir keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah sebagai kader dan tidak bisa dipakai untuk mengambil tindakan hukum yang menghilangkan hak, menangguhkan atau mengesampingkan hak seorang kader," tegas Margarito.
Kalau PKS tetap menggunakan alasan tersebut ujar dia, itu hanya sekadar mempertahankan ego untuk memecat Fahri. "Sekali lagi karena dasar dan alasannya tidak valid maka tidak bisa dijadikan untuk menghukum seseorang. Saya paham institusi partai harus lebih besar dari kader. Saran saya, lebih baik elite PKS yang miring ke Fahri minta maaf secara diam-diam," imbuhnya.
BACA JUGA: Rodrigo Duterte dan Baju Sederhana di Istana Merdeka
Caranya kata Margarito, panggil Fahri secara beradab dan akuntable, lalu bicara dari hati ke hati, ujung-ujungnya saling memaafkan tanpa efek gaduh di internal maupun eksternal. "Itu cara Islam dalam rangka memelihara ukhuwah islamiah," kata Margarito.
Kalau hari ini misalnya sudah saling memaafkan, besoknya lanjut Margarito, bersama-sama mendatangi pengadilan dengan niat yang sama yaitu mencabut perkara. "Dengan cara seperti pasti tuntas satu masalah dan PKS menjadi solid menghadapi semua agenda pemilu," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Tak Ada Halangan untuk Angkat Archandra Jadi Menteri Lagi loh
Redaktur : Tim Redaksi