PKS Lebihi Oposisi, Wajar Jatah Menterinya Dipangkas Satu

JAKARTA - Ketua Forum Kesatuan dan Persatuan Bangsa (FKPB), Ery Ratmadi menduga, berkurangnya jatah satu kursi menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui momen reshuffle kabinet, merupakan konsekuensi logis atas perilaku PKS yang tidak konsisten dalam berkoalisi.

"Presiden mengurangi jatah PKS di kabinet lebih kepada pembelajaran politik terhadap PKS yang menyatakan ikut berkoalisi tapi sikap politiknya di parlemen kadang-kadang melebihi partai oposisiJadi wajar diberi sanksi," kata Ery Ratmadi kepada pers di Jakarta, Rabu (19/10).

Dengan memahami pengurangan satu kursi di kabinet itu sebagai punishment, lanjutnya, maka PKS tentu ke depannya koreksi diri

BACA JUGA: Kepala BIN Bukan Hansip, Tak Perlu Diributkan

“Kalau PKS benar-benar koalisi strategis, pasti kursinya tidak akan dikurangBahkan bisa ditambah

BACA JUGA: Dua Tahun Saja Ketimbang jadi Tersangka

Faktanya kan tidak begitu hingga Presiden SBY memutuskan harus dikurangi kursinya," tegas Ery Ratmadi lagi.

Dia berharap, dalam masa koalisi pemerintahan yang tinggal sekitar dua setengah tahun ke depan, PKS tidak lagi mengulangi sikap mendua politiknya dalam berkoalisi dan tidak lebih galak lagi dari yang kemarin.

"Kalau benar berkoalisi, konsekuensinya memang harus bersama pemerintah dan mengamankan program-program pemerintah untuk pembangunanKalau tidak, tentunya ini akan menjadi catatan tersendiri bagi sejarah politik Indonesia karena menyatakan ikut berkoalisi tapi perilaku politik oposisi," ujar Ery Ratmadi.

Seperti diketahui, dalam Reshuffle KIB Jilid II, Presiden SBY mengurangi satu menteri dari PKS

BACA JUGA: Warga Perbatasan Caplok Wilayah Malaysia

Menteri dari PKS yang diganti itu adalah Menristek Suharna yang diganti Gusti M Hatta(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Djan Faridz Lanjutkan Program Suharso