JAKARTA – Wacana PKS bakal diceraikan dari koalisi membuat panas para petinggi partaiMantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya siap berada di luar koalisi
BACA JUGA: Gerindra Dijatah Menteri Pertanian
Sebab, PKS memiliki pengalaman sebagai oposisi, dan terbukti elektabilitasnya semakin meningkat”Saat pemerintahan Presiden Megawati, PKS hanya sendirian di luar pemerintahan dan kabinet dengan kekuatan tujuh anggota parlemen
BACA JUGA: KPK Siap Tangkap Politisi Demokrat
Tapi kami mampu menjadi kekuatan oposisi yang membawa aspirasi rakyatPernyataan itu seperti menjawab ramalan pengamat Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan PKS lebih rentan diceraikan dari koalisi dibandingkan Partai Golkar mengingat suara yang dimiliki lebih kecil dibandingkan Golkar.
Menurut Muhtadi, untuk mendepak partai Golkar dan PKS dari koalisi, maka SBY harus mampu menarik PDIP masuk ke dalam pemerintahan
BACA JUGA: Deperpu PDIP Peringatkan Kiemas
Sebab dua partai tersebut setidaknya memiliki 29 persen suaraBila semuanya didepak maka pemerintahan hanya akan didukung 46 persen suara.Sementara bila Gerindra masuk ke koalisi, hal ini belum membuat koalisi aman sebab hanya akan bertambah menjadi 50 persen suaraHal ini belum membuat pemerintahan kuat dan amanDi lain pihak, mendepak Partai Golkar semata dan mempertahankan PKS juga dinilai kurang nyaman, sebab hanya akan menambah amunisi bagi oposisiApalagi Golkar memiliki segudang pengalaman dan licin dalam berpolitik yang lebih merepotkan bila berada di luar pemerintahan.
Bagi Presiden SBY sendiri, lanjut Muhtadi, pemberian sanksi bagi partai politik anggota koalisi yang membangkang diperlukan untuk memperkuat soliditas koalisiBila ulah Golkar dan PKS dibiarkan tanpa sanksi, maka akan muncul demoralisasi dari partai anggota koalisi lainnya
Sementara itu, pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP) beserta anggota Fraksi PKS di DPR RI menemui Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Kamis malam (3/3/2011)Rapat khusus yang mendadak itu khusus membahas perkembangan koalisi pasca pidato Presiden Yudhoyono, pada Rabu (1/3/2011).
Pada rapat khusus tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan memaparkan tiga dokumen koalisi, yakni piagam koalisi, agenda koalisi, dan "code of conduct"Kesimpulan dari paparan dan pembahasan menyimpulkan bahwa secara substansi sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut.
”Dari hasil rapat itu, PKS memutuskan untuk menunggu keputusan politik dari Presiden Yudhoyono yang berjanji mengambil sikap soal koalisi dan menyampaikan ke partai-partai politik anggotanyaBeliau kan berjanji menyampaikannya ke partai-partai koalisi dalam beberapa hari ini,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq(dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor Partai Boleh di Rumah Pengurus
Redaktur : Tim Redaksi