PKS Tantang Kemendagri Adu Data Survey

JAKARTA - Klaim pemerintah terkait survey bahwa 71 persen warga Jogjakarta mendukung adanya pemilihan kepala daerah, mendapat reaksi dari anggota dewanJika memang sumbernya jelas, para anggota dewan meminta pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menunjukkan hasil jajak pendapat tersebut

BACA JUGA: Ilham Habibie Masuk Bursa Pimpinan ICMI

"Kalau Kemendagri ada, tunjukkanPKS juga ada," kata Agus Purnomo, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi, kemarin (5/12).

Pria yang akrab disapa Gus Pur itu menilai, jika data Kemendagri tidak valid, seharusnya tidak begitu saja disampaikan

BACA JUGA: Rekrut Teroris Ahli Culik Turis

Apalagi, pemilihan langsung merupakan isu yang sensitif di masyarakat JogjaMayoritas pemberitaan pun menunjukkan bahwa masyarakat Jogja cenderung memilih situasi yang berlaku saat ini, yakni dengan penetapan langsung

BACA JUGA: Tiga Kali Mangkir, KPK Bakal Tangkap Tersangka

"Kalau tidak jelas surveinya, tidak perlu disampaikan," sorot anggota dewan dari dapil Jogja itu.

Jika ukurannya survei, PKS sudah melakukan survei pada tahun 2007Ketika itu, DPR bersama Pemerintah masih sibuk membahas RUU Keistimewaan JogjaHasilnya, 78 persen warga Jogja memilih dilakukan penetapan Gubernur kepada SultanSurvey itu melibatkan 500 sampel warga dari seluruh kecamatan di Jogja"Saya penasaran kenapa kalau ada survei pemerintah tidk pernah menyampaikan," ujarnya dengan nada bertanya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga meminta Kemendagri menyampaikan data-data yang konkretIsu sensitif, kata dia, seharusnya bisa disikapi Kemendagri dengan menyampaikan data yang benar-benar merupakan hasil akademis"Kalau dasarnya masih sumir, mohon hati-hati," kata Priyo dengan nada serius.

Apalagi, kata Priyo, pernyataan itu disampaikan oleh Djohermansyah Djohan yang notabene menjabat Dirjen OtdaSeharusnya yang bersangkutan bisa menjaga pernyataannya dari data-data yang patut diragukan keabsahannya"Jangan sampai komentarnya disalahpahami, sehingga jadi panas kembali," ujarnya mewanti-wanti

Priyo mengatakan, penyodoran data survei yang berbeda dari kondisi di lapangan saat ini, juga bisa memperbesar desakan referendumNamun, ia menilai referendum bukan solusi"Pemerintah pusat pasti dipermalukanReferendum sebaiknya dihindari karena membebani negara," tandasnya.

Semantara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengaku bahwa sebenarnya data yang dilansir Djohermansyah bukanlah hasil survey yang hanya dilakukan dilakukan di JogjaNamun, itu merupakan survey nasional yang dilakukan di seluruh provinsi Indonesia"Jadi, Jogja juga salah satu wilayah yang disurvey," kata pria yang akrab disapa Donny itu saat dihubungi Jawa Pos kemarin

Jadi, hasil bahwa 71 persen warga Jogjakarta mendukung adanya pemilihan kepala daerah kurang tepatYang tepat, katanya, 71 persen warga Indonesia mendukung adanya pemilihan kepala daerah

Donny lalu menjelaskan, bahwa hasil survey tersebut bukanlah satu-satunya dasar untuk menyusun RUUK DIJNamun penyusunan itu juga berdasarkan hal-hal lainnya yang lebih penting(bay/kuh)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Abbas Said Sebagai Ketua KY