jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta mengkritik standard operating procedure (SOP) Indonesia dalam menyikapi kapal yang melakukan pelanggaran teritorial, seperti kapal-kapal Tiongkok di perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Selama ini, kata dia, SOP milik Indonesia hanya menggunakan pengeras suara. "Standar kepada pelanggar wilayah berdaulat, sampai hari ini SOP tidak jelas. Misalnya coast guard banyak memperingatkan dengan pengeras suara," kata Sukamta di kantor DPP PKS, Senin (20/1).
BACA JUGA: Tanggapi Sikap Prabowo dan Luhut soal Natuna, Begini Pesan Sekjen PKS
Menurut dia, SOP Indonesia terkesan tidak jelas. Bahkan, SOP tersebut terkesan lemah menyikapi kapal yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.
"Indonesia, SOP itu tidak jelas sampai hari ini. Saya melihatnya, daripada teriak-teriak, lebih baik didekati saja, terus tabrak," ucap dia.
BACA JUGA: PKS Berisik soal Kunker Luar Negeri, Menhan Prabowo Merespons Begini
Sukamta kemudian membandingkan SOP Indonesia dengan Vietnam ketika menyikapi kapal pelanggar hak berdaulat.
Di Vietnam, kata Sukamta, kapal pelanggar hak berdaulat ditindak keras. Kapal coast guard Vietnam menabrak kapal yang masuk ke wilayah hak berdaulat mereka.
BACA JUGA: Natuna Diterobos, PKS Minta Bukti Jokowi Tidak Takut Tiongkok
"Jadi, yang dilakukan itu coast guard Vietnam menabrak kapal nelayan. Dengan begitu, kapal nelayan Tiongkok pergi dari wilayah Vietnam," timpal dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan