jpnn.com - JPNN.com - Kabar berhembus bahwa reshuffle kabinet bakal kembali terjadi pada awal 2017 nanti. Jika benar, maka bakal jadi perombakan kabinet ketiga di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru berumur dua tahun ini.
Pihak partai politik pun sudah mulai merespons isu tersebut. Termasuk, Partai Keadilan Sejahtera yang kini masih berada di kubu oposisi.
BACA JUGA: Pelaporan Habib Rizieq Jangan Ditanggapi Negatif
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tetap konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2019 mendatang.
"Di luar kabinet maupun dalam kabinet menurut saya hal yang biasa. Dan kita tegaskan, kita tetap berada di luar pemerintahan untuk melaksanakan 'check and balance' dalam demokrasi sekarang ini," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/12).
BACA JUGA: Sani Yakin Anies Bisa Mengulang Prestasi di Kemendikbud
Wakil ketua MPR RI itu menegaskan, karena bila pemerintah tidak ada yang mengawasi, tidak bagus juga. "Jadi kita tetap konsisten sampai saat ini," tandasnya.
Menanggapi kabar bahwa Partai Gerindra akan masuk kabinet, Hidayat meragukan informasi tersebut. Kendati demikian, dia mengaku akan menghormati langkah Gerindra jika memang akan bergabung ke pemerintah.
BACA JUGA: Kang Aher Minta Warga Merenung di Malam Tahun Baru
"Saya tidak yakin Gerindra masuk kabinet, tapi balik lagi itu adalah hak mereka. Sesungguhnya koalisi PKS dan Gerindra dalam bentuk program. Dan sampai saat ini juga belum ada pembicaraan reshuffle oleh Pak Prabowo (ketua umum Gerinda, Red)," paparnya.
Wacana reshuffle pada awal 2017 diutarakan Politisi PDIP Darmadi Durianto. Menurutnya, ada tiga kementerian yang terancam, karena performanya dianggap kurang memuaskan.
"Kemungkinan ada tiga (menteri, Red) yakni, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan) juga," ujarnya, Rabu (28/12).
Tiga kementerian tersebut, lanjut Darmadi, dianggap masih lemah dalam beberapa hal.
"Misal Kemenperin masih lemah soal membangkitkan daya saing pelaku UMKM. Kementan masih lemah masalah kedaulatan pangan dan ini juga harus disikapi. Masih mengandalkan impor melulu. Kebijakan jangka panjang menuju kedaulatan pangan enggak jelas," tandas anggota Komisi VI DPR ini.
Ia berpandangan, kemampuan dari menteri yang bersangkutan juga sangat menentukan dalam menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi melalui Nawacitanya.
"Yang penting untuk jabatan menteri adalah conceptual skill-nya harus tinggi. Jangan hanya punya technical skill, tapi conceptual skill-nya enggak punya, bisa menambah beban kerja presiden," tegasnya.
Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi merespons isu reshuffle jilid III yang beredar beberapa hari terakhir. Seperti sebelumnya, isu itu bisa menjadi kenyataan atau tidak bergantung pada keinginan Presiden Jokowi.
"Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif presiden," tegasnya di Istana Kepresidenan, Rabu (28/12). (dli/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Tak Percaya TKA Tiongkok Cuma 21 Ribu
Redaktur & Reporter : Adil