jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung bertemu untuk membahas situasi dan kondisi kebangsaan terkini. Intinya, Kelompok Cipayung plus sejumlah organisasi mahasiwa lainnya satu suara agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terbebas dari sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Para pentolan organisasi mahasiswa anggota Kelompok Cipayung yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) plus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (14/11) malam untuk merespons kondisi terkini dan menyampaikan seruan mereka.
BACA JUGA: Halangi Penyidikan KPK, Bupati Sabu Raijua Ditangkap
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketum PB HMI Mulyadi P Tamsir, Ketum PMII Aminuddin Ma’ruf, Ketum PP GMKI Sahat Sinurat, Ketua Presidium PP PMKRI Angelius Wake Kako, Ketua PP KMHDI Putu Wiratnaya, Ketua PP HIKMAHBUDHI Suparjo, Ketum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman, serta Ketum DPP IMM Taufan P Korompot.
Aminuddin yang didaulat membacakan pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus mengatakan, situasi sosial Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Radikalisme dan isu SARA begitu menonjol.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Praktik Intoleran
Dalam catatan mereka, isu SARA terlihat gamblang dalam pencalonan Basuki T Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI Jakarta. Proses hukum atas Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama, katanya, justru diseret-seret ke urusan politik.
“Hal ini telah memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi konflik identitas yang semakin menajam. Bagi kami, nasib kebudayaan Indonesia lah yang akan semakin dipertaruhkan,” katanya.
BACA JUGA: Tiga Catatan Politikus PKS Soal Teror Bom Samarinda
Karenanya, sambung Aminuddin, kasus Ahok semestinya tetap diletakkan dalam koridor hukum yang sedang berjalan. Dia juga mengajak publik bersikap kritis dalam melihat kasus Ahok.
“Opini yang berbau politik dan SARA terhadap kasus dugaan penistaan agama haruslah kita hadapi dengan sikap kritis. Sebab bila dipelintir, keutuhan NKRI yang dipertaruhkan,” sambungnya.
Untuk itu Kelompok Cipayung menyampaikan sikapnya bahwa kasus Ahok merupakan persoalan individu yang berkaitan dengan hukum. “Bukan persoalan agama dan politik,” katanya.
Untuk itu Kelompok Cipayung akan memastikan proses hukum atas Ahok benar-benar mengutamakan keadilan dan berdasar fakta. “Memastikan proses hukum Ahok berialan dengan adil, objektif dan profesional,” tuturnya.
Kelompok Cipayung juga mengimbau masyarakat khususnya elite-elite politik, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Demi menjaga tegaknya NKRI dan kebhinnekaan,” tegasnya.(rmo/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jo Disinyalir Belajar Merakit Bom dari Pelaku Bom Bali I
Redaktur : Tim Redaksi