JAKARTA - Selama ini perjalanan luar negeri anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi sorotanAgenda tidak jelas, penuh pemborosan sehingga menjadi tak efektif
BACA JUGA: Pengaruhi Citra, Kader PD Terancam Sanksi Etik
Ternyata DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga melakukan studi banding yang tidak efektifKritik terhadap "plesiran" senator ( anggota DPD) ini datang dari kalangan internal
BACA JUGA: Anggaran Gedung Dipangkas, Marzuki Mengaku Senang
"Banyak yang tidak terekspose media, termasuk kunker ke luar negeri yang dilakukan DPD sendiri," kata anggota DPD dari Jawa Tengah Poppy Dharsono di gedung parlemen, Kamis (12/5).Perempuan yang menjulang namanya saat menjadi foto model itu, mengaku jengah saat melakukan penyerapan aspirasi ke dapilnya selama masa reses periode April -Mei 2011
BACA JUGA: DPR Desak Pengadaan Pesawat MA-60 Cepat Diusut
Poppy tidak menyalahkan suara -suara protes itu, karena seringkali menabrak semangat efisiensi anggaran"Saya memandang kunker ke luar negeri itu tidak efektif dan suatu bentuk pemborosan anggaran negara saja," kritik desainer kelahiran Garut, 8 Juli 1951, itu.Dia mengingatkan masih banyak cara untuk mendapatkan perbandingan referensi dari luar negeri dalam proses pembuatan kebijakanSolusinya tidak harus melulu dengan berangkatnya anggota dewan ke luar negeri"Biayanya akan lebih murah dengan mengundang pakar atau ahli dari luar negeri ke forum -forum sidang komisi DPR atau komite di DPD," ujar Poppy.
Secara khusus dia lantas menyoroti praktek kunker di institusinya sendiriMenurut Poppy, di tengah memuncaknya apatisme masyarakat terhadap perilaku partai politik di DPR, DPD seharusnya bisa menjadi angin segar bagi rakyat"Bukannya malah mengekor pola kerja DPR (yang suka kunker ke luar negeri, Red)," sindirnya
Poppy menyampaikan di tengah peran DPD yang masih minim, kunker DPD ke luar negeri tidak akan efektifApapun hasilnya, sebut dia, DPD hanya mempunyai kewenangan memberikan usulan atau pertimbangan kepada DPR.
"Kunker DPD ke luar negeri di tengah peran yang minim justru kontraproduktif dengan usaha DPD meraih hati rakyat untuk mendukung penguatan fungsi dan wewenang DPD melalui amandemen konstitusi," ujar Poppy.
Dia menyarankan DPD menghentikan berbagai kunker ke luar negeriKecuali yang terkait dengan relasi di forum -forum parlemen internasionalPoppy mencontohkan dirinya masuk dalam presidium untuk team Parlement Net Work On World Bank (PNOB) yang memiliki jadwal pertemuan tetap setiap tahun.
Semua anggota parlemen yang terlibat di dalamnya harus fasih berbahasa Inggris"Oktober 2010 tahun lalu saya dengan Pak Laode Ida dan beberapa anggota DPD datang ke pertemuannya di BelgiaSalah satu pembicaranya Ibu Sri Mulyani."
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL) di DPD, Poppy juga pernah menghadiri World Parlementerian Organization di Bangkok.
Secara terpisah, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran kunker ke luar negeri DPD pada 2010 mencapai Rp 22,8 miliarSekedar perbandingan untuk tahun yang sama DPR menghabiskan Rp 170,3 miliar.
Pada 2011 DPR menganggarkan Rp 105,9 miliarSayangnya FITRA belum "mengolah" data anggaran kunker DPD pada tahun ini"Seharusnya anggota DPD mengurus daerah masing -masing, bukan mengurus negara lain," kata Uchok.
Berdasarkan data FITRA, anggaran kunker luar negeri DPD pada 2010 dipecah menjadi lima kategoriYakni, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri (Rp 10,2 miliar), fungsi pengawasan (Rp 1,4 miliar), penetapan RUU usul DPD (Rp 3,9 miliar), Pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota (Rp 4,5 miliar), dan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional DPD (Rp 2,8 miliar)
"Perilaku plesiran ini sangat mengecewakan masyarakat daerah karena sampai saat ini tidak jelas kontribusi mereka buat masyarakat daerah," ujarnya(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DK PD Belum Panggil Angelina
Redaktur : Tim Redaksi