PLN Minta Kompensasi Subsidi

Sabtu, 24 Juli 2010 – 09:42 WIB

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan meminta kompensasi ke pemerintah terkait berkurangnya subsidi listrik tahun iniHal itu terjadi lantaran pemerintah mengeluarkan kebijakan capping (mematok) kenaikan dan penurunan tagihan listrik sebesar 18 persen.

"Seharusnya kita memang dapat kompensasi

BACA JUGA: Bursa Bidik Bumi dan Dewa

Kalau tidak ada kejelasan mengenai kompensasi itu ya bisa berpengaruh ke PLN," ujar Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin kemarin
Kompensasi itu diperlukan untuk menutup subsidi listrik tahun ini

BACA JUGA: BTPN Laba Bersih 146 Persen

Menurut dia, kompensasi seharusnya diberikan jika subsidi listrik tidak terpenuhi atau tambahan subsidi Rp 4,8 triliun tak tercapai.

Seperti diwartakan, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen untuk menutupi kekurangan subsidi listrik tahun ini yang dipatok Rp 55,1 triliun
"Kalau itu kurang atau tambahan Rp 4,8 triliun tidak tercapai ya seharusnya dikompensasi," kata dia.

Berdasar kalkulasi PLN, perubahan skema perhitungan kenaikan TDL dengan mematok capping 18 persen untuk industri berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan bagi PLN

BACA JUGA: Dosen Butuh Program Kewirausahaan

"Khusus untuk Jawa-Bali, pendapatan PLN akan turun menjadi Rp 5,52 triliun," lanjutnya.

Padahal, sebelumnya PLN memperkirakan pemasukan bisa mencapai Rp 5,81 triliun jika kebijakan capping tidak dilakukanSedangkan potensi penurunan pendapatan secara nasional belum dihitungJika dalam realisasinya pendapatan benar-benar menurun, PLN akan lapor ke pemerintah.

Sementara itu, Asisten Deputi Urusan Pengembangan Pedesaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Hanibal Hamidi meminta desa-desa di seluruh Indonesia yang belum terlayani listrik mengajukan ke Kementerian PDTSebab, pihaknya setiap tahun memiliki anggaran besar untuk membangun pembangkit mikro"Itu sekitar Rp 300 miliar per tahun," ungkapnya.

Hanibal menilai, program Kementerian PDT itu bisa mengatasi keterbatasan anggaran PLN untuk menjangkau daerah-daerah terpencilSeperti membangun pembangkit tenaga angina maupun tenaga airMeski begitu, Kementerian PDT tetap menlakukan analisis lapangan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan krisis listrik di daerah tersebut"Jangan sampai setiap desa mengajukan, padahal ada jaringan PLN di situ," lanjutnya(wir/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Toyota Masih Rajai Pasar Otomotif


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler