BACA JUGA: Tiongkok Tunjukkan Sinyal Recovery
Dirut PT PLN Fahmi Mochtar mengakui, hingga kemarin, memang belum ada kata sepakat dengan anggota konsorsium lain terkait teknis pembangunan LNG receiving terminal tersebut
Awalnya, kata Fahmi, LNG receiving tersebut merupakan proyek tunggal PLN, namun pemerintah kemudian mengarahkan agar proyek ditangani oleh konsorsium dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai lead-nya
BACA JUGA: Pergantian Dirut Pertamina Tak Tunggu Wapres
"Bagi kami sebetulnya tidak masalah, sebab tujuan awal proyek itu adalah untuk menyuplai gas ke PLN," katanya.Dalam perkembangannya, anggota konsorsium lain, yakni PGN dan Pertamina ingin agar LNG receiving terminal dengan kapasitas 3 juta ton tersebut dibangun dengan mekanisme floating di laut atau offshore terminal
Perbedaan itulah yang membuat PLN sempat mengancam mundur dari konsorsium
BACA JUGA: BI Rate Turun Jadi 8,25 Persen
"Sebenarnya, banyak (perusahaan lain) yang bisa dalam pengelolaan LNG receiving terminal," terangnya.Menurut Fahmi, alasan PLN menginginkan landed terminal karena perseroan sudah memiliki lahan yang siap digunakan untuk pembangunan proyek tersebut''Selain itu, kami juga berencana membangun pembangkit listrik di daerah itu, sehingga jika terminalnya ada di darat, maka akan lebih mudah,'' jelasnya.
Karena itu, lanjut Fahmi, jika memang PGN dan Pertamina tetap ingin melanjutkan konsorsium, maka harus ada kesepakatan awal bahwa tujuan utama proyek pembangunan LNG receiving terminal tersebut adalah untuk menyuplai kebutuhan gas PLN''Itu yang penting,'' ujarnyaDengan belum adanya kepastian tersebut, maka jadwal pengoperasian proyek yang sedianya ditarget pada 2012 terancam molor
Selain belum adanya kata sepakat dalam hal teknis, pengembangan proyek yang diperkirakan membutuhkan dana investasi USD 500 - 800 juta tersebut juga terkendala jaminan pasokan gas.
Hingga saat ini, dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 3 juta ton, baru ada komitmen pasokan sebesar 1 juta ton dari Total Indonesie di Kaltim.
Terkait pasokan gas tersebut, Ketua Komisi VII DPR yang membidangi sektor energi Airlangga Hartarto menyarankan agar konsorsium PGN, PLN, dan Pertamina berbicara kepada BPMigas agar difasilitasi''Konsorsium harus jelas dulu seperti apa bentuknyaKalau menunggu kepastian gas, jadi terlalu lama,'' ujarnya(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakrie Telekom Incar 10 Pelanggan
Redaktur : Tim Redaksi