jpnn.com, BOGOR - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu berharap pemerintah menunda penghapusan tenaga honorer di berbagai daerah mulai November 2023.
Usulan soal honorer itu disampaikan Thariq Modanggu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-14 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bogor, Jawa Barat pada Minggu (19/6).
BACA JUGA: Soal Penghapusan Honorer, Pj Wali Kota Sudah Keluarkan Perintah Ini
Dia menilai penundaan penghapusan honorer yang di daerahnya disebut sebagai pegawai tidak tetap (PTT) perlu menjadi salah satu rekomendasi penting Rakernas Apkasi.
Sebab, Thariq memandang kondisi tiap daerah atau kabupaten dan kota di Indonesia berbeda-beda.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Pejabat BKN soal Penghapusan Honorer
Baik itu kondisi lokal dalam pelayanan pemerintahan daerah, tantangan, masalah, maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Maka dari itu dia berharap penghapusan tenaga honorer mulai 2023, termasuk di Gorontalo Utara harus benar-benar didasarkan pada data dan kajian dampak dari keputusan tersebut.
BACA JUGA: Perjuangkan Honorer Jadi CPNS atau PPPK, Gubernur Ini Surati KemenPAN-RB
Thariq menilai penghapusan honorer akan berdampak pada lemahnya pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Kita pasti akan menghadapi banyak masalah di lapangan. Mengingat minimnya aparatur di pemerintahan daerah ini mencapai ribuan orang, dan masih dihadapi hingga saat ini," ujar Thariq dalam forum itu.
Rakernas Apkasi membahas sebanyak 12 materi yang akan menjadi rekomendasi forum tersebut untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami berharap rencana penghapusan honorer daerah mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," ujar Thariq. (ant/fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam