jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Plt Gubernur Maluku Utara (Malut) M Natsir Thaib mengganti sejumlah pejabat menimbulkan kontroversi. Bukan cuma dilakukan saat tahapan Pilkada Malut 2018 tengah berlangsung, tapi juga tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Natsir Thaib mengganti jajaran birokrasi secara serampangan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku bahkan menabrak aturan aturan hukum yang ada," kata Koordinator Aliansi Pemantau Plt Gubernur se-Indonesia Yongki Raharusun melalui keterangan persnya, Senin (26/3).
BACA JUGA: Dirjen Dukcapil Kemendagri Jadikan 30 Staf Buzzer Kampanye
Dibeberkannya, Natsir sudah mengirim surat permohonan izin mutasi jabatan ke Kemendagri pada tanggal 19 Februari lalu. Kemendagri kemudian membalas dengan surat Nomor 821/1936/OTDA tertanggal 7 maret 2018.
Menurut Yongki, dalam surat itu Kemendagri dengan tegas menolak usulan pergantian jajaran birokrasi oleh plt gubernur Maluku Utara.
BACA JUGA: Jutaan Pemilih Belum Punya e-KTP, Kemdagri Bilang Begini
"Padahal sudah sangat jelas dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa pj atau plt kepala daerah dalam proses Pilkada dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali atas persetujuan mentri dalam negeri," ujar dia.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa keputusan itu menggemparkan warga di Maluku Utara karena Plt Gubernur M Natsir Thaib telah dengan berani tidak mengindahkan surat Kemendagri tersebut.
BACA JUGA: BNPT dan Kemendagri Bersinergi untuk Cegah Terorisme
M Natsir tetap mengganti jajaran pegawai birokrasi yang nyata-nyata tidak dizinkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Ini adalah sejarah buruk dalam perjalanan birokrasi pemerintahan yang pernah ada. Hal ini berpotensi akan menimbulkan konflik di internal birokrasi Pemda Provinsi Maluku Utara," ujar Yongki.
Oleh karena Itu, Aliansi Pemantau Plt Gubernur se-Indonesia di Jakarta mendesak kepada mendagri agar segera mengganti dan memecat Plt Gubernur Maluku Utara M Natsir Thaib karena telah menabrak dan melanggar peraturan yang berlaku.
"Ini adalah malapraktik kebijakan dan bentuk pembangkangan terhadap negara yang dilakukan oleh M Natsir Thaib juga jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Karena itu harus ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi yang lainnya," ujarnya.
"Kami juga akan melakukan aksi unjuk rasa secara rutin di kantor Kementeian Dalam Negeri untuk mendesak agar M Natsir Thaib diberhentikan dari jabatannya selaku plt," Yongki menambahkan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Percaya Hoaks Kebocoran Data e-KTP untuk SIM Card!
Redaktur & Reporter : Adil