JAKARTA -- Hingga saat ini belum pernah terlihat langkah serius Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mempersiapkan Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba terlibat dalam pengelolaan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013Gatot juga belum membahas pembentukan konsorsium perusahaan daerah yang nantinya ikut terlibat pengelolaan Inalum.
Untuk kedua kalinya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang juga juru bicara 10 bupati/walikota dimaksud, berharap agar Gatot segera mengambil inisiatif menyiapkan model konsorsium seperti apa yang dianggap tepat, dan pihak swasta mana yang bakal dilibatkan.
"Masih banyak PR yang harus kita pikirkan (terkait Inalum, red)
BACA JUGA: Tarif KA Lebaran Naik 20 Persen
Barangkali beliau (Gatot, red) belum mendalami urgensi InalumDikatakan Mangindar, Pemprov dan 10 Pemkab/Pemko harus menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk ikut mengelola Inalum ke depan
BACA JUGA: Devisa RI Tembus USD 120 Miliar
Jika tidak, maka nantinya pemerintah pusat dengan gampang berdalih pemda tidak siap sehingga tidak perlu dilibatkanPembahasan pembentukan konsorsium, lanjut Mangindar, sangat mendesak lantaran itu juga menyangkut share saham pemprov, 10 pemkab/pemko, dan pihak swasta yang akan digandeng
BACA JUGA: Kepala Daerah Diimbau Gunakan Aspal Buton
"Biar sejak awal kita tahu, berapa sih sebenarnya keuntungan yang akan masuk ke pemda," kata Mangindar.Di rapat pembahasan rancangan pembentukan konsorsium itu juga, kata Mangindar, diharapkan bisa muncul opsi-opsi"Termasuk swasta mana yang layak, harus kita bicarakan secara terbuka," terangnya.
Mangindar mengakui, memang pemda sudah pernah membuat kesepakatan yang diteken Pemprov saat itu masih dipimpin Gubernur Syamsul Arifin, dan 10 bupati/walikota, dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan sebagai pemilik PT Toba SejahteraHanya saja, kesepatan pemda dengan PT Toba Sejahtera yang sudah diteken itu belum bisa dikatakan sebagai keputusan final.
"Karena itu tingkatannya baru kesepakatanKarena dulu belum melibatkan DPRDKalau sudah ada persetujuan DPRD, setelah matang, baru dituangkan dalam bentuk perda," terang Mangindar.
Mangindar mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta selain PT Toba Sejahtera, yang melakukan penawaran kerjasama dengan pemda untuk mengelola Inalum pasca 2013Kalau mau serius, pihak swasta itu diminta mengajukan proposal kerjasama ke pemda"Biar kita tahu argumentasinya seperti apa, keuntungan bagi daerah seperti apaKalau ada lebih dari satu perusahaan, kita akan kaji mana yang layak," kata Mangindar.
Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.
Sebelumnya diberitakan, ternyata bukan hanya Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan yang punya keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan InalumDiam-diam, sejumlah pengusaha yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (APPLMI), juga berminat untuk ikut membeli saham Inalum yang selama ini dikuasai perusahaan konsorsium Jepang itu.
Ketum APPLMI Ahmad Safiun mengatakan, beberapa pengusaha yang menjadi anggota asosiasi sudah menyampaikan keinginan kepemilikan saham Inalum itu kepada pemerintahHingga saat ini, mereka masih menunggu kebijakan pemerintah terkait model pengelolaan Inalum pasca putus kontrak dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA)(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Ekonomi NU Bangkit, Indonesia Sejahtera
Redaktur : Tim Redaksi