jpnn.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadin Kominfo) Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono menjelaskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro bahwa surat pernyataan yang mengatasnamakan dirinya merupakan palsu.
Sebelumnya, sebuah surat pernyataan mengatasnamakan Nanang beredar di media sosial.
BACA JUGA: CSIIS Sebut Gugatan Partai Prima ke PN Jakpus Sudah Tepat
Dalam surat pernyataan hoaks tersebut seolah-olah Nanang menyatakan kesiapannya untuk memenangkan sejumlah bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI maupun DPRD Bojonegoro, serta Pilkada Bojonegoro 2024.
"Saya menegaskan surat pernyataan (yang beredar di medsos) itu tidak benar," ujar Nanang di kantor Bawaslu Bojonegoro, Jumat (10/3).
BACA JUGA: Beredar Surat Pernyataan Hoaks Plt Kadis Kominfo Bojonegoro Siap Menangkan Bacaleg Tertentu
Nanang berharap pihak-pihak yang sengaja menyebar hoaks untuk kembali ke jalan yang benar, karena perbuatannya sangat merugikan orang lain, termasuk masyarakat Bojonegoro.
Nanang mengatakan hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah pemikiran maupun program yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
BACA JUGA: Soal Dana Ilegal untuk Pemilu 2024, Bawaslu Minta Polri hingga KPK Bertindak
Bukan malah menyebar berita tak benar yang dapat menyesatkan masyarakat.
Sementara itu Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bojonegoro Dian Widodo mengatakan pemanggilan Nanang untuk memberi keterangan.
Selain Nanang, Bawaslu juga memanggil Ketua DPP PPP Sunaryo Abumain, juga untuk diminta keterangannya.
"Sampai detik ini baru ada dua orang yang kami mintai keterangannya," kata Dian.
Bawaslu Bojonegoro masih akan melakukan rapat pleno, untuk menentukan apakah nanti akan memanggil pihak-pihak lain sebagai bahan untuk pendalaman lebih lanjut.
Dian berpesan kepada ASN, peserta pemilu, partai politik dan masyarakat luas untuk sama-sama mentaati aturan agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan tertib dan aman.
"Termasuk bagi teman-teman wartawan, supaya mentaati aturan yang ada."
"Pengawasan selalu kami lakukan di lapangan, mulai dari desa dan kecamatan," kata Dian. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala PPPTK Ungkap Ada Pencucian Uang Hasil Tambang yang Mengalir ke Pemilu
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang